SINGKIL — Sejumlah Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa melakukan aksi walk out (WO) saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Simpang Kiri di Gedung Bappeda Kota Subulussalam, Kamis (20/3/2025).
Aksi protes ini dipicu kekecewaan atas keterlambatan pembayaran honorarium yang telah menumpuk selama 10 bulan.
Menurut data yang dihimpun, para Kades dan perangkat desa di Kota Subulussalam belum menerima gaji selama 7 bulan pada Tahun Anggaran (TA) 2024, ditambah 3 bulan pada TA 2025 yang masih berjalan. Masalah ini telah menjadi keluhan berulang, namun belum ada kejelasan dari pihak pemerintah kota.
Kepala Kampong Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Zulfan sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kota Subulussalam mengatakan, pihaknya kerap sekali mempertanyakan kejelasan pembayaran Gaji Perangkat Kampong, tak mendapat jawaban pasti dari Asisten II yang mewakili Wali Kota setempat itu, para Kades yang berhadir milih WO.
“Kami hanya mempertanyakan kejelasan pembayaran Gaji kami yang sampai saat ini, telah berjalan 10 Bulan. Tidak mendapat jawaban pastinya terkait pembayaran berujung kami WO,” kata Zulfan.
Ia mengakui bahwa memasuki minggu ke empat Ramadan menuju hari Raya Idul Fitri perangkat desanya terus melakukan desakan terkait Gaji mereka selama berjalan 10 Bulan saat ini.
“Kami tidak menuntut ke 10 Bulannya Gaji kami di bayarkan. Namun, kami hanya meminta kepastian dari Pemko Subulussalam kapan Gaji kami ini dibayarkan. Karena beberapa hari lagi hari raya idul fitri,” ujarnya.
Musrenbang yang dihadiri Asisten II Setdako Subulussalam, anggota DPRK Subulussalam (Wandi, Raypa Andriant Sastra, Antoni Angkat, Abdul Hamid), serta Muspika Simpang Kiri ini pun diwarnai ketegangan. []
Sumber rri.co.id
