Skip to content
JAKARTA – Penanews.co.id – Kabar baik datang dari diplomasi Indonesia di Timur Tengah. Pemerintah Iran secara resmi memberikan respons positif terhadap permohonan Indonesia untuk menjamin keamanan dua kapal tanker milik Pertamina yang saat ini tengah tertahan di wilayah perairan Selat Hormuz.
Upaya pembebasan dan jaminan keamanan ini merupakan hasil dari langkah proaktif yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A Mulachela, mengatakan sejak awal Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Kedutaan Besar RI di Teheran aktif menjalin komunikasi dengan pihak Iran.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” kata Nabyl terkait perkembangan negosiasi kapal tanker Pertamina di Jakarta, Jumat (27/3), dikutip dari Antara.
Menurut Nabyl, Teheran memberikan respons positif, sehingga sejumlah pihak langsung melanjutkan langkah-langkah operasional untuk kapal tanker itu. Namun, hingga kini belum ditentukan waktu pasti kapan kapal-kapal itu bisa keluar dari Selat Hormuz.
Pada 4 Maret lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang melakukan upaya negosiasi terkait dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di Selat Hormuz.
Namun, Bahlil menegaskan keberadaan dua kapal tanker itu tidak mengancam ketahanan energi Indonesia, karena pemerintah telah mencari alternatif pasokan energi dari negara lain.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Santo Darmosumarto, menyatakan pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Iran untuk memastikan keselamatan kapal‑kapal itu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya mengizinkan kapal dari “negara sahabat” melintasi Selat Hormuz.
Meski demikian, kapal dari Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara yang dianggap agresor tetap tidak diperbolehkan lewat.
Sejumlah negara sahabat yang diberi lampu hijau termasuk China, Rusia, India, Pakistan, Irak, dan Malaysia.
Berdasarkan data MarineTraffic pada 20-22 Maret, sekitar 1.900 kapal dilaporkan tidak bisa bergerak di sekitar Selat Hormuz, menurut laporan Anadolu Agency.[]
