JAKARTA — Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tutup atau bangkrut pada lalu mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, dengan total 20 bank. Angka ini melampaui rata-rata tahunan 6-7 BPR yang dicatat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama ini.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Agustus 2024, jumlah BPR yang ditutup sepanjang tahun ini hampir menyentuh angka 20. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa banyaknya penutupan BPR itu menunjukkan tidak adanya goncangan sama sekali. Ini justru mencerminkan ketahanan sistem keuangan Indonesia.
“Penutupan BPR bisa menjadi indikator baik bahwa sistem berjalan efektif. Faktanya, 20 BPR yang ditutup tidak memicu goncangan atau keresahan di masyarakat,” ujar Dian dalam webinar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Jumat (26/7/2024).
Dian, yang juga menjabat anggota LPS ex-officio, menyebut lembaganya mampu merespons cepat likuidasi BPR bermasalah. Hal ini, menurutnya, menjamin keamanan dana deposan dan penyelesaian krisis tanpa gejolak.
“Dan ini suatu confidence yang sangat besar, agar ke depan masyarakat tidak ragu menyimpan di bank umum atau BPR yang dalam pengawasan kita yang semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Modus fraud pengurus BPR
Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar mengungkapkan ada tiga “celah” para pelaku fraud di BPR. Yang pertama adalah pengawasan berjenjang yang tidak berjalan di BPR terkait, dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Ary mengungkapkan tidak hanya pemegang saham saja yang melakukan fraud, tapi juga para direksi hingga pegawai.
“Jadi ada kewenangan yang dia [pegawai itu] miliki dan tidak ada pengawasan,” kata Ary di LPS Morning Talks di Kantor LPS, Selasa (17/12/2024).
Dalam hal ini, ia menyebut teknologi informasi (IT) menjadi penting untuk mengelola tata kelola yang baik. Sebab dengan sistem IT, permintaan kredit bodong dapat ditolak secara otomatis.
“Jadi mungkin pemanfaatan teknologi IT di BPR itu juga menjadi penting untuk paling tidak agar tata kelolanya baik,” pungkas Ary.
Kerap kali, fraud dilakukan antara calon debitur bekerjasama dengan direksi yang mempunyai kewenangan memberikan kredit. Lantas, calon debitur itu dengan mudah menerima kredit tanpa melalui assessment atau penilaian. Kemudian terjadi kickback kredit atau pembayaran ilegal kepada pejabat bank tersebut.
“Dan yang lebih parah lagi kredit fiktif. Benar-benar projeknya tidak ada dan di-create dan itu biasanya dilakukan berjemaah. Mulai dari direksi pegawai maupun bagian komite investasi,” terang Ary.
Selain, ada juga modus kredit “topengan” di mana para pemegang saham atau pengurus bank menggunakan KTP-nya untuk membuat kredit fiktif.
“Jadi seolah-olah si debiturnya minjem kredit itu. Nah karena topengan ya si debiturnya tidak tahu kan. Tapi ada yang tahu dipinjem dapat fee ya itu juga termasuk,” ujar Ary.
Modus ketiga, mengambil dana simpanan tanpa sepengetahuan memiliki.
“Jadi deposan sudah masukin duit ke bank tapi dibuat selip penarikan tanpa sepengetahuan digunakan. Nah itu bisa terjadi ya karena tadi barangkali semuanya dilakukan secara manual dan tidak ada pengawasan,” jelas Ary.
Daftar BPR yang jatuh sepanjang 2024:
1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital
16. BPRS Kota Juang (Perseroda)
17. BPR Duta Niaga
18. BPR Pakan Rabaa
19. BPR Kencana
20. BPR Arfak Indonesia
Sumber CNBC Indonesia
