BANDA ACEH – Penanews.co.id – Sebanyak 250 ton beras diduga hasil impor ilegal berhasil masuk ke wilayah Indonesia melalui Sabang, Aceh. Setelah menerima laporan mengenai temuan tersebut pada Minggu (23/11/2025), Kementerian Pertanian (Kementan) langsung memerintahkan penyegelan gudang tempat beras itu disimpan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa beras tersebut diyakini berasal dari Thailand dan masuk tanpa izin resmi pemerintah pusat.
“Kami terima laporan sekitar jam 2 siang bahwa ada beras masuk di Sabang, 250 ton, tanpa izin dari pusat,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.
Amran menegaskan bahwa tindakan impor ini jelas bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya telah menegaskan pelarangan impor beras karena stok dalam negeri sedang mencukupi.
Menurutnya Begitu informasi diterima, Amran langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, serta Pangdam untuk memastikan distribusi beras tersebut dihentikan sepenuhnya.
“Berasnya langsung disegel, tidak boleh keluar,” tegasnya.
Ia juga mengungkap adanya indikasi bahwa penyelundupan ini telah direncanakan sejak awal. Hal itu terlihat dari terbitnya izin impor dari Thailand sebelum rapat koordinasi berlangsung di Jakarta pada 14 November lalu.
“Berarti ini sudah direncanakan,” ujarnya. Ia menolak dalih bahwa harga beras Thailand-Vietnam yang lebih murah dapat menjadi alasan impor. Menurutnya, Indonesia sendiri telah mengimpor lebih dari 7 juta ton beras dalam dua tahun terakhir dengan nilai gabungan beras-jagung sekitar Rp100 triliun.
Amran menegaskan seluruh pejabat dan aparat harus mematuhi instruksi Presiden. “Stok beras kita cukup, bahkan lebih dari cukup,” katanya, seraya menyebut cadangan beras saat ini mencapai 402 ribu ton untuk kebutuhan tiga bulan.
Ia memastikan Kementan akan menelusuri siapa pihak yang berupaya meloloskan impor tersebut. “Seandainya ada Dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya,” tegasnya.
Gudang tempat beras ilegal disimpan diketahui milik PT Multazam Sabang Group, dan sudah diberi garis polisi. Amran mengatakan pengungkapan kasus ini penting agar tidak ada lagi pihak yang mencoba melakukan praktik serupa. Ia juga menyebut ada indikasi pemeriksaan serupa tengah dilakukan di Batam, meski belum dapat dipastikan.
“Stok beras kita banyak. Nasionalismenya dipertanyakan kalau masih ambil beras dari negara lain,” ujarnya. Amran memastikan beras ilegal itu tidak boleh keluar sampai seluruh proses hukum selesai dilakukan.[]
Sumber CNBC Indonesia
