BANDA ACEH — Penanews.co.id — Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara menanggapi kabar terkait dugaan keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut fiktif. Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa dugaan tersebut berawal dari sejumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terdaftar di dalam portal mitra, namun hingga kini belum direalisasikan secara fisik.
Menurut Sony, keberadaan SPPG yang benar-benar beroperasi sudah melalui proses verifikasi ketat. Ia menegaskan bahwa SPPG yang telah diverifikasi mustahil bersifat fiktif karena diwajibkan memiliki struktur jelas, termasuk perwakilan yayasan dan kepala SPPG.
“SPPG yang sudah beroperasi tidak mungkin fiktif karena harus memenuhi persyaratan administratif dan personel yang ketat,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com pada Sabtu (20/9).
Usulan SPPG, lanjut dia, wajib melewati sejumlah tahap mulai dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, sampai penentuan kelayakan.
Jika progress pembangunan nol persen maka, sistem akan otomatis mengembalikan status usulan ke tahap awal.
“Saat ini BGN telah melakukan langkah review terhadap usulan dengan status proses persiapan namun progres pembangunannya nol persen. Usulan titik-titik SPPG tersebut dikembalikan statusnya oleh sistem ke tahap awal, yaitu verifikasi pengajuan,” ujar Sony.
Dia mengklaim dana MBG tidak mungkin dicairkan tanpa mekanisme resmi. Pencairan, kata dia, hanya bisa dilakukan lewat akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG.
Hingga kini, BGN menerima lebih dari tiga ribu komplain. Sony berkata sebagian besar sudah direspons. Kemudian lebih dari seribu mitra sudah menyampaikan bukti valid berupa video pembangunan SPPG.
Sebelumnya tuduhan adanya 5.000 titik dapur MBG yang fiktif ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam rapat dengan BGN pada Senin (15/9/2025).
Mengutip kompas.com, Awalnya, Nurhadi menyinggung temuan bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk pendirian SPPG di BGN.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI Channel, Jumat (19/9/2025).
Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujr dia.
Nurhadi lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.
Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG tetapi sudah tercatat.
“Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” ujar Nurhadi.
