BANDA ACEH – Sebanyak 54 calon penumpang yang hendak terbang ke Malaysia dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, ditahan oleh Kantor Imigrasi setempat.
Penahanan tersebut terjadi dalam rentang waktu 1 Januari hingga 20 Februari 2025. Keputusan ini diambil setelah petugas imigrasi menemukan indikasi bahwa para calon penumpang tersebut berencana bekerja di luar negeri secara ilegal.
Menurut Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, para calon penumpang tersebut awalnya mengklaim tujuan perjalanan mereka adalah untuk mengunjungi keluarga atau berwisata.
“Modus yang digunakan oleh terduga calon PMI NP tersebut adalah dengan mengklaim tujuan perjalanan mereka untuk mengunjungi saudara atau berwisata,” kata Gindo dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).
Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, katanya, mereka disebut gagal membuktikan klaim tersebut. Menurutnya, penundaan itu dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
“Penundaan ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi calon pekerja migran dari potensi eksploitasi dan memastikan bahwa keberangkatan PMI dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah,” ujarnya.
Ginting menegaskan bahwa penahanan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM)
Lebih lanjut, Ginting menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah praktik ilegal yang sering kali melibatkan dokumen tidak lengkap atau tidak sah.
“Penundaan keberangkatan ini adalah langkah preventif untuk mencegah TPPO dan TPPM yang seringkali melibatkan korban dengan dokumen yang tidak sah atau tidak lengkap. Kami bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa hanya calon pekerja migran yang sah yang dapat berangkat untuk bekerja di luar negeri,” lanjut Gindo.
Ginting juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran kerja di luar negeri, terutama yang tidak jelas sumbernya.
“Jangan sampai menjadi korban TPPO dan TPPM. Pastikan bahwa dokumen persyaratan untuk bekerja ke luar negeri sudah lengkap, sah, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” jelas Gindo.
Sumber detikSumut
