Pada 17 Agustus 2024, Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79. Sudah hampir delapan dekade ini, negara kita telah mengalami berbagai perubahan signifikan yaitu perubahan dibidang politik, ekonomi, dan sosial.
Pengamat politik dan kebijakan publik Usman Lamreung mengatakan, meskipun sudah banyak kemajuan yang telah dicapai, tetap masih banyak tantangan besar yang dihadapi, terutama masalah kemiskinan dan infrastruktur dasar. Salah satu aspek yang masih belum optimal malah terlupakan adalah infrastruktur dasar seperti jembatan darurat yang dilintasi anak-anak sekolah pedalaman.
Kemiskinan di Indonesia adalah masalah yang sangat kompleks dan perlu perhatian serius pemerintah. Meskipun ada penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah kemiskinan masih cukup tinggi.
Masalah kemiskinan tidak hanya terbatas pada pendapatan rendah dan daya beli tetapi juga mencakup akses terbatas bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Ketimpangan ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia sering sekali memperburuk kondisi hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Di banyak tempat, terutama di kawasan terpencil, warga masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Setiap tahun bangsa Indonesia, memperingati perayaan HUT Kemerdekaan adalah momen penting yang dirayakan dengan berbagai macam perayaan. Dari upacara bendera hingga lomba-lomba dan konser, perayaan ini sering menghabiskan biaya yang sangat besar.
Padahal ada hal yang uergen lain, yang seharusnya menjadi skala periotas, ini yang kemudian kelompok masyarakat mengkritisi dan berpendapat bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk perayaan tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk program-program yang lebih mendesak, seperti penanggulangan kemiskinan atau peningkatan infrastruktur.
Ada rasa frustrasi yang muncul ketika melihat sebagian besar anggaran negara digunakan untuk perayaan, sementara banyak masalah sosial yang mendesak dan belum teratasi. Dalam konteks ini, perlu ada evaluasi yang serius bagaimana alokasi anggaran seimbang dan efektif.
Salah satu contoh nyata dari infrastruktur tak kunjung perhatian khusus adalah jembatan darurat yang dilintasi anak-anak sekolah. Di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil atau pedesaan, jembatan darurat menjadi satu-satunya akses bagi anak-anak untuk menuju sekolah. Jembatan ini, dibangun dari bahan-bahan sementara dan tidak memenuhi standar keamanan yang memadai, dapat menjadi risiko besar bagi keselamatan anak-anak.
Kondisi ini menunjukkan adanya masalah infrastruktur pendidikan di beberapa bagian Indonesia. Jembatan yang tidak layak dan sering kali dalam kondisi rusak dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bahaya bagi para pelajar. Hal ini juga dapat mengganggu proses belajar mengajar, terutama ketika cuaca buruk atau musim hujan membuat jembatan tersebut tidak dapat dilalui dengan aman.
Keberadaan jembatan darurat adalah indikator kebutuhan mendesak akan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang lebih permanen dan aman. Infrastruktur yang memadai tidak hanya penting untuk keselamatan, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak dapat mengakses sekolah dengan aman dan tanpa kendala.
Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bidang pendidikan, penting bagi pemerintah menilai dan menyeimbangkan prioritas anggarannya. Mengalokasikan anggaran untuk perayaan kemerdekaan adalah bagian dari nasionalisme dan kebanggaan nasional, tetapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan mendesak dalam infrastruktur dasar dan kesejahteraan rakyat.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan termasuk:
Melakukan evaluasi secara rutin terhadap program-program pemerintah dan memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal.
Meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan, termasuk fasilitas sekolah dan transportasi, untuk memastikan akses yang lebih baik dan aman bagi semua anak-anak.
Mengatasi kemiskinan dan memperbaiki infrastruktur dasar adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.[]
