SUBULUSSALAM — Kepala Dinas Pangan Kota Subulussalam, H. Badalsyah, S.Hut., mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mencopot Penjabat (Pj) Walikota Azhari, S.Ag., M.Si., dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sairun, S.Ag., M.Si., terkait ketidakmampuan mereka dalam menjalankan roda pemerintahan.
Desakan ini disampaikan seiring dengan munculnya kritik keras terhadap pengelolaan pemerintahan yang dinilai kurang kompeten, terutama terkait dengan masalah tunggakan honorarium tenaga honorer yang telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pegawai.
Menurut Badalsyah, kegagalan dalam mengelola anggaran dan administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Pj Walikota dan Sekda telah menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan di lingkungan pemerintah kota Subulussalam. Ia juga meminta agar Mendagri tidak hanya mencopot Pj Wali Kota dan Sekda, tetapi juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
“Kami mendesak Mendagri segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Pj Wali Kota dan Sekda. Kami juga berharap Wali Kota terpilih nanti melakukan evaluasi terhadap Tim TAPK Kota Subulussalam karena mereka gagal mengelola keuangan daerah dengan baik,” ujar Badalsyah dalam pernyataannya pada Rabu (1/1/2025).
Kritik tersebut menyoroti ketidakmampuan pihak pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah administratif dan keuangan yang berdampak pada kesejahteraan tenaga honorer dan stabilitas pemerintahan di Kota Subulussalam.
Menurut Badalsyah, di Dinas Pangan yang ia pimpin, banyak tenaga honorer seperti petugas kebersihan dan penjaga malam yang belum menerima honorarium selama 9 bulan pada Tahun Anggaran (TA) 2024. Bahkan, tunggakan honorarium dari tahun-tahun sebelumnya, yakni TA 2021, 2022, dan 2023, juga belum dilunasi.
“Para tenaga honorer ini memiliki tanggung jawab besar untuk menghidupi keluarga mereka. Namun, pemerintah kota terkesan tidak peduli dengan kondisi ini,” lanjutnya.
Badalsyah menilai bahwa Pj Wali Kota dan Sekda bertindak zalim serta hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ia juga menyoroti sistem manajemen keuangan Pemko Subulussalam yang dianggap tidak transparan dan cenderung menciptakan kegaduhan.
“Manajemen keuangan ini seperti diotak-atik, sehingga menyebabkan keresahan dan ketidakpastian,” tegasnya.
Meski menyadari bahwa pernyataannya bisa dianggap kontroversial karena ditujukan kepada pimpinannya sendiri, Badalsyah mengaku terpaksa menyuarakan hal ini akibat desakan dari tenaga honorer yang telah lama menunggu hak mereka.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai upaya untuk menyampaikan keluhan kepada Sekda telah dilakukan puluhan kali. Namun, hingga saat ini, keluhan tersebut tidak mendapatkan tanggapan atau penyelesaian.
“Menyedihkan melihat kondisi ini terus berlarut. Semoga pemerintah pusat segera bertindak untuk memperbaiki situasi di Subulussalam,” tutupnya dikutip liputan gampong news.
