JAKARTA – Forum Mahasiswa Anti-Korupsi (FORMAT) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan praktik suap dan gratifikasi yang diduga terjadi dalam proses pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari unsur DPD.
Tuntutan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung KPK RI, Jumat (28/2/2025).
Koordinator aksi, Mohammad Rajab, menyatakan bahwa terdapat sejumlah tuntutan yang diajukan oleh massa aksi.
Pertama, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan program Astacita, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selain itu, mereka juga meminta KPK untuk meningkatkan proses verifikasi laporan dugaan gratifikasi yang melibatkan 95 anggota DPD RI menjadi tahap penyidikan.
“Menuntut dan mendesak KPK RI menaikan proses verifikasi menjadi penyidikan untuk mengusut tuntas dugaan gratifikasi 95 anggota DPD RI,” ucapnya dikutip dari siaran pers.
Rajab menegaskan bahwa praktik korupsi semacam ini telah merusak demokrasi dan mengkhianati cita-cita luhur para pendiri bangsa.
FORMAT juga meminta agar pelapor dalam kasus ini, yaitu mantan staf ahli anggota DPD RI, Muhammad Fithrat Irfan, diberikan perlindungan dari upaya kriminalisasi.
“Usut semua dalang dan sumber dana dalam dugaan suap pemilihan ketua DPD RI dan wakil ketua MPR RI unsur DPD RI,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa laporan dugaan suap dalam pemilihan Ketua DPR RI dan pimpinan MPR dari unsur DPD RI periode 2024–2029 masih dalam proses verifikasi di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
Dia mengatakan bahwa Direktorat PLPM KPK akan melakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan apakah laporan tersebut akan berlanjut ke tahap penindakan atau tidak..
Kasus ini dilaporkan oleh mantan staf ahli anggota DPD RI, Muhammad Fithrat Irfan, yang melaporkan senator Rafiq Al Amri (RAA) ke KPK pada Desember 2024.
“”Yang saya ketahui itu sudah dilaporkan, tetapi sepengetahuan saya belum masuk ke tahap penindakan dan eksekusi. Ini masih di dumas (pengaduan masyarakat) atau PLPM. Ditunggu saja,” kata Asep di Jakarta, Rabu (26/2/2025).[]
Sumber Detik.com
