JAKARTA — Penanews.co.id — Maria Catarina Sumarsih, merasa kecewa ketika Presiden Joko Widodo menyematkan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sumarsih Aktivis hak asasi manusia (HAM) sekaligus penggagas aksi Kamisan.
Kekecewaan Sumarsih karena, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pernah memutuskan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran karena terbukti terlibat penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 menjelang lengsernya Presiden Soeharto, kini Jokowi beri gelar Jendral (Hor) bintang empat.
Mengutip berita Kompas.com “Pemberian gelar kehormatan bintang empat kepada Prabowo Subianto terasa aneh. Seorang jenderal yang diberhentikan oleh sebuah dewan yang berkompeten dan sah, telah dilakukannya. Kini patut dipertanyakan, ada ‘kepentingan pribadi’ Presiden Jokowi begitu sigap memberikan gelar kehormatan,” ujar Sumarsih kepada Kompas.com, Kamis (29/2/2024) petang.
Sumarsih yang merupakan ibunda dari Norma Irmawan alias Wawan, mahasiswa Atma Jaya korban Tragedi Semanggi I, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memutar balik semangat reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan gerakan mahasiswa pada 1998.
Sumarsih juga mengingatkan kepada Jokowi bahwa Kepala Negara pernah mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satunya penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.
“Video yang memberitakan Prabowo membentuk Tim Mawar untuk melakukan penculikan dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira tentang pemberhentian Prabowo dari kesatuan TNI beredar di masyarakat,” kata Sumarsih.
Sumarsih juga mengutip pernyataan Jokowi ke staf khusus presiden, Fadjroel Rachman, yang yang dimuat Harian Kompas pada 23 September 2021.
“Mas Fadjroel, seperti Mas Fadjroel adalah pejuang reformasi, saya adalah orang yang dilahirkan dari reformasi. Menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden karena reformasi. Tidak mungkin saya mengkhianati reformasi dan demokrasi,” kata Jokowi ke Fadjroel saat itu.
“Tetapi, justru kini Presiden Jokowi menjadi pengkhianat reformasi dan demokrasi,” tutur Sumarsih.
Sempat ingin berhenti Kamisan
Sumarsih mengakui bahwa dirinya sempat berencana berhenti aksi Kamisan karena percaya Jokowi berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Tragedi Trisakti I yang menewaskan anaknya.
Sumarsih juga sempat berkampanye agar memilih Jokowi pada Pilpres 2014.
“Sebelumnya saya kampanye ‘Ayo pilih Jokowi’ karena Pak Jokowi memberi pengharapan yang sangat besar bagi saya,” kata Sumarsih.
Jokowi, kata Sumarsih, berkomitmen menyelesaikan perkara penembakan Wawan dan kawan-kawannya dalam perkara Tragedi Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti.
“Termasuk kerusuhan 13-15 Mei 1998, penghilangan orang secara paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, dan 1965. Juga berkomitmen menghapus impunitas seturut dengan yang diperjuangkan dalam Aksi Kamisan,” ucap Sumarsih.
Saat proses penghitungan suara Pilpres 2014, Sumarsih melihat perolehan suara Jokowi unggul. Ia pun yakin mantan Wali Kota Surakarta itu akan menang.
Pada hari Kamisan, Sumarsih berefleksi.
“Saya akan berhenti Aksi Kamisan karena saya percaya penuh Presiden Jokowi menepati janji,” kata Sumarsih saat itu.
Namun, rencana itu terdengar ke kuping para aktivis 98 yang lain.
“Beberapa orang datang ke rumah, mengadakan diskusi yang kemudian meminta agar saya tidak berhenti Aksi Kamisan karena belum tentu Pak Jokowi menepati janji,” ujar Sumarsih.[]
Baca juga; Masyarakat Peduli Keadilan tuding pemilu di Aceh Timur curang
Baca juga; Pedagang di Aceh Timur di tipu oknum dokter Rp300 juta, pelaku ditangkap
Baca juga; Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga; Daftar peristiwa Perang Israel di Gaza, pada hari ke-148
