BANDA ACEH — Penanews.co.id — Penjabat (PJ) Sekda Aceh, Azwardi dinilai kurang peka dan tidak berkomunikasi secara efektif dengan para kepala SKPA, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh desak Pj Gubernur Bustami segara ambil sikap untuk mencopotnya.
Desakan itu disampaikan Ketua DPRA, Zulfadhli, lewat pernyataan pers, Senin (03/06/2024) malam, karena dia mengingat saat ini Aceh akan menggelar dua hajatan besar yaitu Pilkada Aceh 2024, dan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 yang digelar di Aceh dan Sumatra Utara.Pimpinan lembaga legislatif Aceh sampai pada kesimpulan itu setelah melihat progres kinerja birokrasi Aceh yang berselemak persoalan.
Dikatakan, kedua event besar tersebut bukan saja sebatas seremonial, tapi sebagai unjuk diri bahwa Aceh merupakan daerah yang telah siap menyongsong era baru, yaitu menuju daerah penting dalam sektor industri.
Menurut Zulfadhli, Pj Sekda tidak mampu menggerakkan para kepala dinas yang merupakan bawahannya. Sebagai Sekda, kata dia, Azwardi tidak memiliki marwah kepemimpinan, sehingga tidak dihargai oleh kepala dinas.
Zulfadhli merujuk pada sikap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Muhammad Adam yang mengambil cuti menunaikan ibadah haji tanpa sepengetahuan Sekda selaku atasannya,
“Ini terjadi akibat komunikasi Azwardi tidak memiliki power. Lebih banyak basa-basi ketimbang melakukan komunikasi efektif. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas ketua DPRA.
Zulfadhli sangat menyayangkan kondisi ini seperti dianggap biasa saja. Padahal, Dinas Perkim merupakan salah satu stakeholder sangat penting dalam pelaksanaan PON karena memegang peranan penting dalam pembangunan sejumlah venue, juga terkait komunikasi antar lembaga. “Tapi, selama ini Kadis Perkim tidak melaksanakan tugasnya dengan baik,” ungkap Zulfadhli.
Ketua DPRA itu menambahkan, bahwa pihaknya mendapatkan laporan jika Kadis Perkim tidak bersedia berkomunikasi dengan sejumlah pihak lainnya. Lebih aneh lagi, sambungnya, bahkan juga tidak bersedia melaporkan progress pembangunan venue PON.
Apa yang terjadi dalam birokrasi tersebut, dikatakannya, merupakan masalah sangat serius. Kepemimpinan Pj Sekda yang tidak bisa berkomunikasi secara efektif dengan para kepala SKPA menjadi pertaruhan bagi Aceh yang sedang melaksanakan dua agenda besar, yaitu PON dan pilkada.
Teungku Abang sering disapa untuk Zulfadhli mengatakan, semua agenda besar itu seperti mission imposible bagi Aceh jika kepemimpinan birokrasinya tidak bisa bekerja. Akibatnya, koordinasi lintassektor jadi centang-perenang.
Supaya pelaksanaan PON Aceh-Sumut bisa berjalan dengan lancar dan pelaksanaan Pilkada Aceh dapat berlangsung sukses, Zulfadhli mendesak Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah segera memberhentikan AZwardi dari jabatan Pj Sekda Aceh.
“Cari calon Sekda Aceh yang kuat yang punya nilai tawar tinggi. Tidak cari aman saja,” ucapnya.Ketua DPRA mengingatkan, Aceh sedang menjalankan misi besar, bukan kegiatan kacangan.
Karena itu, daerah ini harus memiliki pemimpin birokrasi yang berani bersikap. “Sekda itu merupakan jabatan penentu, bukan tukang tunggu perintah,” tegas Zulfadhli.[]
