BANDA ACEH — Penanews.co.id — Menjelang pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) banyak mobil dinas pejabat dalam provinsi Aceh yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Nomor Polisi Palsu.
Selain suka mengolah bil hotel saat melakukan perjalanan dinas, pejabat Aceh juga sering menyalahgunakan mobil dinas. Indikasi ini terlihat dari kebiasaan mereka mengganti plat dinas Merah dengan BL hitam.
Bahwa penggunaan TNKB palsu rawan disalahgunakan apalagi menjelang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, untuk menghilangkan perhatian masyarakat, mobil tersebut digunakan memenangkan calon tertentu
Selama persiapan PON XXI pemandangan itu lebih mudah ditemukan karena semua mobil dinas diwajibkan memasang stiker. Makanya, mobil dinas yang menggunakan plat hitam seakan-akan kendaraan pribadi dengan mudah bisa ditemukan di jalanan.
Diduga, kebiasaan mengganti tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) resmi dengan plat palsu mempunyai motif tertentu. Biasanya agar bisa menggunakan BBM subsidi yang seyogiyanya diperuntukkan untuk rakyat miskin.
Kemungkinan penyimpangan lainnya, mobil dinas yang sudah berganti plat hitam rentan digunakan untuk keperluan pribadi yang tidak punya hubungan dengan urusan dinas. Hal ini tentu saja sebuah pelanggaran, karena mobil dinas disediakan untuk menunjang tugas-tugas pelayanan publik.
Kapolda Aceh yang dikonfirmasi Penanews.co.id melalui Dirlantas, Kombes Pol M.Iqbal Alqudusy, Senin (22/7/2024), menegaskan, kendaraan dinas harus menggunakan TNKB yang sesuai dengan STNK, termasuk plat merah. “Kecuali kendaraan dengan TNKB khusus dan rahasia,” ujarnya.
Dijelaskan, penomoran plat atau nomor polisi untuk kendaraan dinas di Aceh menggunakan empat digit dimulai dengan angka 10… sampai 1099. “Untuk kendaraan dinas ketentuan plat nomornya berwarna merah,” kata Dirlantas.
Menanggapi foto kendaraan yang dikirimkan kepadanya, Dirlantas memastikan bahwa mobil tersebut sudah diidentifikasi merupakan kendaraan dinas dengan TNKB merah diganti ke hitam. “Terima kasih atas informasinya. Kita akan tertibkan dan menjadikan sasaran operasi Patuh Seulawah karena penggunaan TNKB tidak sesuai peruntukan,” pungkasnya.[]
