Menhan Austin Batalkan sidang Pembelaan Khalid Sheikh Mohammed Dugaan Kasus 11/9, Pengacara Melawan

by
Khalid Sheikh Mohammed, tersangka dalang 11 September, terlihat tak lama setelah penangkapannya dalam penggerebekan di Pakistan Sabtu 1 Maret 2003 Foto tangkapan layar)

FORT MEADE — Penanews.co.id — Keputusan mengejutkan Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk membatalkan perjanjian pembelaan dengan terdakwa dalang 9/11 Khalid Sheikh Mohammed dan dua rekan terdakwa telah membuat kasus mereka di Teluk Guantanamo, Kuba, berantakan. Pihak pembela, penuntut dan hakim masih belum yakin mengenai kapan dan bagaimana kasus ini akan dilanjutkan.

Sesi pengadilan pada hari Rabu (08/08/2024) adalah yang pertama sejak Pentagon merilis pemberitahuan keputusan Austin pada Jumat malam. Perjanjian pembelaan tersebut, yang akan menghindarkan para terdakwa dari risiko hukuman mati, menimbulkan perasaan kuat di kalangan penentang dan pendukung perjanjian tersebut, termasuk keluarga korban 11 September. Hal ini menuai kritik keras terhadap pemerintahan Biden dari anggota parlemen senior Partai Republik.

Gangguan yang disebabkan oleh pembatalan perjanjian pembelaan yang tidak terduga ini merupakan pukulan terbaru yang menimpa komisi khusus yang dikelola militer AS dan upaya mereka selama lebih dari satu dekade untuk membawa orang-orang yang dituduh membunuh hampir 3.000 orang pada 11 September 2001, ke pengadilan.

Lokasi dan sifat komisi luar negeri yang tidak biasa, serta tantangan hukum, termasuk yang berasal dari penyiksaan yang dialami para pria tersebut dalam tahanan CIA pada tahun-tahun pertama setelah penangkapan mereka, semuanya berkontribusi pada penundaan tersebut, sehingga kasus ini masih dalam tahap sidang pra-persidangan.

Pengacara pembela pada hari Rabu mengatakan mereka akan menantang keabsahan perintah Austin dan menangguhkan partisipasi mereka dalam sidang sampai tantangan tersebut diselesaikan. Mereka berpendapat bahwa kesepakatan pembelaan masih berlaku.

Walter Ruiz, pengacara terdakwa 9/11 Mustafa al Hawsawi, mengatakan perintah Austin menunjukkan “campur tangan yang melanggar hukum di tingkat tertinggi pemerintahan.”dilansi Associated Press

Baca Juga:  Anies-Ganjar di Sidang Sengketa Pipres 2024 Kompak Persoalkan Penyalahgunaan Kekuasaan

Secara lebih luas, kata Ruiz, hal ini menimbulkan pertanyaan “apakah kita dapat terus terlibat secara etis” dalam komisi militer yang dikelola Pentagon dalam menghadapi tindakan “yang sejalan dengan inti integritas sistem itu sendiri.”

Jaksa militer juga tampak terkejut dengan intervensi Austin. Jaksa utama Clay Trivett mengemukakan kemungkinan harus membekukan litigasi lain dalam kasus ini ketika mereka mencoba mempelajari apa yang menyebabkan keputusannya dan mengatasi masalah hukum yang timbul.

“Posisi kami tidak sepenuhnya diartikulasikan dan dikoordinasikan di seluruh pemerintahan AS mengenai hal ini,” kata Trivett di pengadilan. “Hal ini seharusnya tidak terjadi hanya beberapa hari setelah kejadiannya.”

Serangan 9/11 merupakan salah satu serangan paling merusak dan mematikan di AS dalam sejarahnya. Dalam plot al-Qaeda, para pembajak menyita empat pesawat penumpang dan menerbangkannya ke World Trade Center dan Pentagon, dan pesawat keempat mendarat di sebuah lapangan di Pennsylvania.

Mantan Presiden George W. Bush dan Menteri Pertahanannya Donald Rumsfeld membentuk komisi militer awal untuk para terdakwa 9/11 dan orang asing lainnya ketika AS menjalankan apa yang disebutnya perang melawan teror.

Perkembangan baru ini terjadi setelah kepala otoritas komisi militer yang disetujui Pentagon, Susan Escallier, menyetujui perjanjian pembelaan antara jaksa yang ditunjuk militer dan pengacara pembela. Kesepakatan itu telah dibuat selama dua tahun.
Austin mengatakan dalam perintah hari Jumat bahwa dia mengesampingkan persetujuan Escallier dan mengambil kendali langsung atas keputusan tersebut dalam kasus 9/11 di masa depan.

Pada hari Selasa, ia menyebutkan kerugian dan pengorbanan Amerika dalam serangan tahun 2001 dan serangan militer Amerika berikutnya terhadap al-Qaeda dan kelompok ekstremis lainnya.

“Saya sudah lama percaya bahwa keluarga para korban, anggota militer kami, dan masyarakat Amerika berhak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan komisi militer, uji coba komisi dilakukan,” katanya kepada wartawan.

Baca Juga:  Hadiri Pelantikan Prabowo, Presiden AS Bakal Utus 6 Pejabat Tinggi

Seorang pejabat senior pertahanan, yang berbicara kepada wartawan tanpa mau disebutkan namanya untuk membahas pemikiran pemerintah, mengatakan berita tentang kesepakatan pembelaan itu mengejutkan Austin dan pejabat lainnya, meskipun negosiasi yang panjang dan dilaporkan secara publik mengarah pada hal itu.

Ketika ditanya apakah tekanan politik dan pertimbangan tahun pemilu mempengaruhi pembalikan keputusan tersebut, pejabat tersebut mengatakan, “Itu tidak ada hubungannya dengan keputusan yang dibuat oleh menteri.”

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan keputusan itu ada di tangan Austin. “Kami tidak ada hubungannya dengan pembatalan kesepakatan 9/11,” katanya.

Pada hari Rabu, hakim yang mengawasi kasus ini, Kolonel Angkatan Udara Matthew McCall, berjanji tidak akan terpengaruh oleh tekanan tambahan dari luar.

“Jika lebih banyak tekanan politik diberikan kepada para pihak untuk mengambil keputusan dengan satu atau lain cara,” hal ini dapat menimbulkan kasus campur tangan ilegal dalam kasus tersebut, “tetapi … hal itu tidak akan mempengaruhi saya,” kata McCall kepada jaksa penuntut, pengacara pembela. dan para terdakwa, termasuk Mohammed, yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan pengacaranya. Wartawan dapat memantau proses tersebut dari Fort Meade, Maryland.

McCall setuju untuk memaafkan pengacara pembela untuk berpartisipasi dalam sidang praperadilan sementara diperkirakan akan ada tantangan terhadap tindakan Austin.

Gary Sowards, pengacara utama Mohammed, tersangka dalang serangan 9/11, memperingatkan pengadilan pada hari Rabu bahwa proses itu sendiri kemungkinan akan memakan waktu hingga dua tahun.

“Intervensi dengan cara yang paling tidak biasa ini akan menyebabkan kekacauan total mulai saat ini,” kata Sowards kepada McCall, merujuk pada tindakan Austin.

Berdasarkan perjanjian pembelaan, Mohammed, Hawsawi, dan sesama terdakwa Walid bin Attash akan mengajukan pengakuan bersalah dengan imbalan pemerintah tidak menuntut hukuman mati terhadap mereka.

Baca Juga:  Penangkapan massal ketika Demontrasi Mahasiswa Kampus elit AS Terhadap Perang Gaza meluas

Pengacara pembela menekankan pada hari Rabu bahwa perjanjian tersebut akan mengikat terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang masih ada mengenai serangan dari anggota keluarga korban dan orang lain.

Setelah awal yang penuh gejolak pada hari Rabu, sidang dilanjutkan dengan interogasi terhadap seorang saksi FBI, dengan partisipasi aktif hanya satu terdakwa yang tidak menerima perjanjian pembelaan, yaitu Aamar al Baluchi.[]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *