JAKARTA — Penanews.co.id — Ketua Umum DPP Paquron Singandaru Karuhun Banten Indonesia (PSKBI), Kang Tebe Sukendar, menantang Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk mengungkap identitas sosok “Raja Jawa” yang disebut dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Rabu, 21 Agustus 2024.
Pernyataan Bahlil yang memicu kontroversi, “Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita.” Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat, dan Kang Tebe Sukendar mendesak Bahlil untuk tidak menyembunyikan siapa yang dimaksud dengan “Raja Jawa” tersebut.
Kang Tebe Sukendar menegaskan pentingnya transparansi terkait siapa yang dimaksud dengan “Raja Jawa” dalam pidato tersebut, tulis kang Tebe Sukendar dalam rilisnya pada media ini
“Kita semua berhak tahu siapa yang dimaksud Bahlil sebagai ‘Raja Jawa’. Jangan buat masyarakat bingung dengan pernyataan yang tak jelas.” Pernyataan ini menggambarkan kekhawatiran bahwa informasi yang tidak jelas dapat menciptakan kebingungan di publik.
Dalam situasi sosial-politik yang sensitif, pernyataan yang ambigu seperti ini dapat memicu keresahan dan spekulasi. Kang Tebe mengingatkan akan potensi dampak negatif dari ketidakjelasan tersebut dan menekankan perlunya klarifikasi segera. Ia mengharapkan Bahlil untuk memberikan penjelasan yang konkret agar tidak timbul keraguan atau kekhawatiran di masyarakat.
Kang Tebe menuntut agar Bahlil berbicara secara terbuka dan memberikan informasi yang jelas mengenai sosok yang disebutnya. Transparansi ini dianggap penting untuk menjaga ketenangan publik dan menghindari spekulasi yang dapat memengaruhi situasi politik yang sudah cukup kompleks.
“Jika Bahlil ingin memberikan peringatan, seharusnya dia berani menyebut siapa ‘Raja Jawa’ itu. Jangan setengah-setengah,” lanjut Kang Tebe.
Sebelumnya dari beberapa sumber, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menanggapi polemik ini, dengan tegas menolak relevansi istilah “Raja Jawa” dengan situasi saat ini. “Raja Jawa itu urusan masa lalu, bukan sekarang,” kata Airlangga pada Kamis (22/08/2024).
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh, menyerahkan interpretasi sepenuhnya kepada publik. “Itu pernyataan politik dalam konteks partai. Silakan masyarakat menafsirkan sendiri,” ujar Hasan di Istana Kepresidenan.
Politisi senior Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut pernyataan Bahlil hanya sebagai guyonan politik yang tidak mewakili sikap resmi partai. “Jangan disamakan pernyataan politik dengan candaan,” kata Idrus.
Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, enggan menanggapi lebih lanjut. “Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan ‘Raja Jawa’ dalam pidato itu,” kata Sultan saat menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Yogyakarta.[]
