Penandatanganan tersebut disaksikan segenap anggota DPRK Banda Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan Panwaslih Pilkada Kota Banda Aceh, serta sejumlah undangan.
4 paslon yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Zainal Arifin-Mulia Rahman, Aminullah Usman-Isnaini Husda, Illiza Sa’aduddin Djamal-Afdhal Khalilullah, dan Teuku Irwan Djohan-Khairul Amal.
Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Usman mengatakan, MoU Helsinki merupakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mengakhiri konflik Aceh dengan damai dan bermartabat.
MoU Helsinki memuat sejumlah kesepakatan yang menjadi kewenangan bagi Pemerintah Aceh, baik dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta agama, sosial, dan budaya dengan tujuan agar Aceh dapat kembali dibangun menjadi daerah yang adil dan makmur serta kesejahteraan bagi segenap warganya.
Namun, kata Usman, masih banyak butir yang tertuang dalam MoU Helsinki belum terlaksana dan terealisasi dengan baik dan sempurna. Masih terdapat banyak kendala dalam mewujudkannya. Demikian juga aturan dan kewenangan yang terkandung dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh yang belum semuanya berjalan dengan baik, sempurna, dan maksimal.
“MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh menurut saya adalah marwah bangsa Aceh dan jalan damai serta jalan membangun kejayaan,
kesejahteraan, dan keadilan di Aceh dalan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Usman.
Karena itu menurut Usman, harus ada komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh bagi para kepala daerah di Provinsi Aceh untuk memperjuangkan dan menjalankan amanah MoU Helsinki dan UUPA dengan baik dan sempurna.
“Kami berharap pernyataan yang ditandatangani ini tidak sekadar pemenuhan persyaratan administrasi saja, tetapi harus menjadi ikrar dan janji untuk berkomitmen menjalankannya,” ujar politisi PAN itu.
Sementara itu, anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh, Rachmat Hidayat, menyebutkan, pelaksanaan penandatanganan komitmen ini merupakan amanat Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2015 dalam Pasal 24 ayat D yang mengatakan bahwa setiap paslon kepala daerah harus menandatangani surat perjanjian bersedia menjalankan butir-butir perjanjian MoU Helsinki.
“Maka oleh karena itu, atas koordinasi KIP Banda Aceh dan DPRK untuk malaksanakan penandatanganan pada hari ini sebagai salah satu syarat bagi bakal calon kepala daerah,” pungkas Rachmat Hidayat.[]
