BANDA ACEH – Penanews.co.id — Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, kualitas pendidikan di Aceh masih sangat rendah.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Dr. Usman Lamreung kepada penanews.co.id menyebutkan, evaluasi ini menunjukkan berbagai permasalahan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang pendidikan menengah, terutama SMA, di mana hanya 26,98% dari total 542 sekolah yang telah menerapkan kurikulum ini sepenuhnya.
“Sebaliknya, SMK sudah lebih baik dengan 94,14% telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.”sebut Usman Lamreung ketika diminta tanggapannya tentang kualitas pendidikan Aceh, Jum’at (27/09/2024) di Banda Aceh.
Doktor Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang ini juga mengkritik intervensi pemerintah daerah, khususnya dalam hal pemenuhan kualifikasi dan distribusi guru, yang dinilai belum optimal.”Pemerintah Aceh belum berhasil mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2023.”tegasnya.
“Yang paling krusial adalah penggunaan anggaran yang tidak efektif, dengan alokasi Rp282 miliar yang belum dimanfaatkan secara tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di wilayah tersebut.”imbuh Direktur Lembaga Emerate Development Reseach ini dengan nada kecewa.
Civitas Akademika Unaya Aceh ini mempertanyakan apakah Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, benar-benar memahami dan mampu mengelola pendidikan dengan baik, mengingat berbagai masalah yang belum terselesaikan.
“Evaluasi ini mencerminkan bahwa isu-isu kewilayahan dan ketimpangan dalam pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Aceh.”pungkas Dr. Usman Lamreung[]
