MEDAN – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengevaluasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar terkait keputusan tersebut.
Abdul Mu’ti mengungkapkan Ini bukan tentang menghapuskan sistem zonasi, tetapi tentang evaluasi dan pengkajian lebih lanjut.
“Bukan pembahasan mengenai penghapusannya tapi pembahasan mengenai zonasi, tidak bicara menghapuskan dan tidak bicara meneruskan, semua masih dalam pengkajian. Nanti tunggu saja tanggal mainnya ya, is coming soon,” ungkap Abdul Mu’ti saat kunker di Sekolah Sultan Iskandar Muda di Medan, Sabtu (23/11/2024), lansir detik.com
Baca juga; Mendiktisaintek; 960 Ribu Pelajar dan Mahasiswa Terlibat Judi Online
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia serta para pakar dan peneliti. Masukan dari berbagai pihak ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait sistem zonasi PPDB.
“Sehingga terkait dengan pernyataan pak wakil presiden, tentu kami akan perhatikan tapi keputusannya akan kami lakukan setelah kajian yang kami lakukan termasuk masukan dari kepala dinas dan masyarakat termasuk masukan dari DPR yang nanti kami ramu untuk menjadi keputusan yang mudah-mudahan menjadi kemudahan proses penerimaan murid-murid baru berlangsung baik dan lebih adil,” ujarnya.
Baca juga; Razia HP, Bongkar Dugaan Pemerkosaan Siswa oleh adik Kelas di Sukoharjo
Abdul menjelaskan bahwa sistem zonasi tidak dapat langsung dihapuskan begitu saja. Ia pun menyinggung sistem zonasi ini dapat memberikan semangat bagi siswa dari berbagai latar belakang.
“Kemudian semangat dari zonasi juga tidak bisa kita abaikan, semangatnya untuk integrasi, semangatnya untuk bagaimana semua murid apapun latar belakangnya dapat menerima pendidikan berkualitas yang tidak jauh dari tempat tinggalnya,” kata Abdul.
Baca juga; Bu Guru ini Nyaris Diperkosa Muridnya di Rumah Dinas di Raja Ampat
Sementara itu, anggota DPR-RI Sofyan Tan menyebut sistem zonasi perlu dipertimbangkan apabila belum ada pemerataan layanan pendidikan di tiap daerah.
“Sejauh bahwa kita punya fasilitas, kualitas dari sekolah itu belum sama, tentu zonasi ini tetap harus diperhatikan, tidak bisa dihapus begitu saja karena itu azas keadilan kan. Harus ada afirmasi kepada orang-orang yang mungkin tidak bisa berjuang dalam berbagai level, dia bisa masuk. Kalau bicara tentang bebas itu, bahayanya tahu apa? Nanti sekolah favorit dikuasai segelintir orang,” kata Sofyan.
Baca juga; 200 Murid SD di Banda Aceh Ikuti Simulasi Evakuasi Mandiri Saat Gempa dan Tsunami
“Zonasi itu menjawab dengan memberikan hak kepada orang yang tidak mampu dia bisa masuk,” lanjutnya.
Terkait hal ini, pihaknya akan menunggu keputusan dari Kemendikdasmen soal evaluasi sistem zonasi PPDB.
“Idealnya itu harus ada persentase, kita mau mendengar hasil godokan, kita juga menerima masukan. Maunya pemerintah seperti apa? Maunya masyarakat itu apa lewat DPR. Sebelum kita setujui tidak boleh jalan. Kita enggak mau terjadi kegaduhan,” ucapnya.
Baca juga; BPOM Aceh Ajak Siswa Bijak Gunakan Antibiotik
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti menghapus sistem zonasi dalam PPDB.
Gibran mengatakan, ia telah memberikan arahan kepada para kepala dinas di seluruh Indonesia saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diadakan di Jakarta Selatan pada Senin, 11 November 2024, lansir Kompas.com
Kemudian kini, ia meminta secara langsung Mendikdasmen Prof. Mu’ti untuk menghapus PPDB sistem zonasi.
“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan,” kata Gibran di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas.com, Kamis (21/11/2024).
Selain itu, Gibran juga meminta para kepala dinas pendidikan untuk memprioritaskan pendidikan digital di Indonesia. Sebab, menurut Gibran, pendidikan berbasis digital adalah kunci dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Gibran juga menekankan pentingnya pengenalan coding atau pemrograman sebagai mata pelajaran sejak dini bagi peserta didik.
“Kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain dan ini yang nanti bisa mengikuti itu anak-anak muda. Jadi jangan sampai ketinggalan,” pungkas Gibran.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Wapres Gibran Minta PPDB Zonasi Dihapus, Ini Jawaban Mendikdasmen”, Klik untuk baca: https://www.kompas.com/edu/read/2024/11/22/145049571/wapres-gibran-minta-ppdb-zonasi-dihapus-ini-jawaban-mendikdasmen.Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
