YOGYAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dimulai tahun depan.
Pembangunan ini mencakup kantor DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), beserta kompleks hunian untuk para pegawainya.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan gedung kantor tersebut, “Sehingga mudah-mudahan pada 2027 semua sudah siap,” ujar Basuki di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, dilansir CNN Indonesia pada Sabtu (14/12/2024) petang.
Lebih lanjut, Basuki yang juga mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan bahwa pada 2028, Presiden Prabowo akan mengumumkan pemindahan seluruh kantor lembaga legislatif dan yudikatif ke IKN.
Sementara itu, untuk perkantoran lembaga eksekutif, Basuki menyebutkan bahwa hingga akhir 2024, ada empat kantor kementerian koordinator (kemenko) yang sudah siap difungsikan.
“Masing-masing kementerian di bawah Kemenko nanti sudah bisa pindah. Kemudian hunian, 47 tower sudah bisa digunakan,” tambah Basuki.
Meski demikian, Basuki menekankan jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap menjadwalkan pemindahan ASN ke IKN baru April 2025.
“MenPANRB sudah memprogramkan (pemindahan ASN) kira-kira April setelah Lebaran. Sebenarnya bisa Januari, tapi karena mau ada Lebaran jadi kita programkan April,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pembangunan IKN terus dilanjutkan di era Prabowo. Ia menargetkan IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota paling lambat 2029.
Hasan memastikan Prabowo akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, jika fungsi politik sudah bisa berjalan. Artinya, harus ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.
“Kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2024).
Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan Prabowo bakal berkantor di IKN sekitar empat tahun lagi. Ia juga menargetkan semura urusan rampung pada 17 Agustus 2029.
“Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody.
Dody mengatakan Kementerian PU akan mengejar prioritas pembangunan sesuai mandat Prabowo. Kepala Negara disebut mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara
Dody juga menegaskan pemerintah saat ini lebih mengejar target swasembada pangan.[]
