BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) bekerja sama dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (Dit. Wasdar PO) dan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) BPOM RI, sukses mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Surveilan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan Tahun 2024 pada Senin (16/12/2024).
Acara ini dibuka langsung oleh Kepala BPOM Aceh, Yudi Noviandi, dan diikuti oleh 80 peserta yang terdiri atas petugas surveilan dan petugas entry aplikasi SPIMKER dari Dinas Kesehatan serta rumah sakit di 23 kabupaten/kota se-Aceh.
Hadir sebagai narasumber ahli, antara lain Adhi Sambodho dari Kementerian Kesehatan RI; Ketua Tim Pengawasan Keamanan dan Mutu Gizi Pangan Dit. Wasdar PO, Galih Prima Arumsari; Ketua Tim Surveilan Keamanan Pangan Dit. Wasdar PO, Fatati; serta perwakilan Pusakom BPOM RI, Khusnul Khatimah.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Dit. Wasdar PO, Didik Joko Pursito, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan mempercepat penurunan angka stunting. “Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih berada di angka 21,5 persen pada 2023. Program MBG diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan angka ini,” ujar Didik.
Yudi Noviandi juga menekankan urgensi pengawasan keamanan pangan dalam menghadapi potensi KLB Keracunan Pangan. “Melalui kegiatan ini, kita memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di tahun 2025 mendatang,” jelasnya.
Kegiatan ini dirancang dengan sesi paparan mendalam dari para narasumber. Fatati menyampaikan materi tentang Penanganan KLB Keracunan Pangan dan Kedaruratan Keamanan Pangan (Food Safety Emergency Response atau FSER Plan). “Panduan ini mengelola risiko keamanan pangan berdasarkan konsep analisis risiko, dengan tujuan meminimalkan dampak pada kesehatan masyarakat dan sektor terkait,” terangnya.
Galih Prima Arumsari membahas kebijakan sampling dan pengujian pangan yang diduga terlibat dalam KLB. “Pada 2025, pengawasan akan difokuskan pada produk dengan riwayat hasil pengujian Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan produk impor,” jelasnya.
Adhi Sambodho menjelaskan mekanisme penanggulangan KLB Keracunan Pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013. Ia menyoroti pentingnya higiene dan sanitasi dalam pengelolaan pangan. “Buruknya higiene dan sanitasi menjadi salah satu faktor utama penyebab KLB,” tegasnya.
Sementara itu, Khusnul Khatimah memaparkan analisis data kasus keracunan pangan tahun 2018-2023. “Tren kasus secara umum menunjukkan penurunan, dengan pangan olahan menjadi penyebab utama,” ungkapnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan studi kasus yang membahas penerapan FSER Plan. Tingginya antusiasme peserta terlihat dari diskusi yang dinamis, baik secara daring maupun luring.
Melalui kegiatan ini, BPOM Aceh berharap dapat memperkuat pengawasan keamanan pangan di Aceh dan sekitarnya. Diharapkan sinergi lintas sektor yang terus terjalin akan mendukung pencegahan dan penanganan KLB Keracunan Pangan, sekaligus menyukseskan program nasional dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.,[]
