Duh!. Dana Stunting Rp10 Milyar, Sampai ke Ibu Hamil dan Anak cuma Rp2 Milyar

by
Ilustrasi Anggaran Stunting | Foto

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait ketidakefisienan anggaran penanganan stunting di sejumlah pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemantauannya, Tito menyebutkan bahwa meskipun pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp 10 miliar untuk program stunting, hanya Rp 2 miliar yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan langsung masyarakat.

“Ada program stunting anggarannya Rp 10 miliar. Rapat kordinasi, studi banding dan lain-lain Rp 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun Rp 2 miliar. Rp 2 miliar lagi evaluasi,” ujarnya seperti dilansir detikFinance, Rabu (18/12/2024).

Jadi, dari Rp 10 miliar yang dianggarkan dalam APBD, hanya 20% yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sisanya, sebagian besar justru digunakan untuk kegiatan yang tidak langsung terkait dengan penanganan stunting, ungkapnya.

Tito juga mengingatkan agar Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Kemendagri) lebih teliti dalam mengawasi program-program yang menghabiskan anggaran besar, termasuk perjalanan dinas yang tidak efisien.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas sebanyak 50% untuk kementerian dan lembaga (K/L).

“”Saya kemarin sore sampai jam 5 sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan untuk perjalanan dinas dikurangi separo K/L. Dan sama saya juga minta Dirjen Keuangan Daerah semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja yang tidak efisien. Karena banyak yang nggak efisien,” jelas Tito.

Selain itu, Tito menyoroti bahwa banyak program pemerintah daerah yang tidak jelas arahnya, seperti rapat yang tidak memberikan dampak signifikan. Ia menekankan pentingnya pengurangan kegiatan yang tidak langsung mendukung tujuan program.

“Dan ada lagi program yang terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini saya bilang kapan kuatnya barang. Nah ini tolong rekan kepala daerah jangan diboongin oleh Sekretaris Daerah sama BPKAD. Ini mainnya di Bappeda sama BKAD. Jujur-jujur. Iya. Tolong lah mindset-nya berubah. Karena kasihan rakyat,” katanya.[]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *