JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) meskipun pemerintah melakukan pemangkasan anggaran. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas beredarnya kabar yang menyebutkan adanya PHK massal terhadap tenaga honorer.
“Kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan berkembangnya berita yang sekarang ini muncul di masyarakat. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja honorer di lingkungan kementerian dan lembaga dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar Sri Mulyani di Ruang Komisi III DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan pengurangan anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan memengaruhi status tenaga honorer di berbagai instansi. Ia memastikan bahwa langkah efisiensi anggaran tersebut tidak akan berimbas pada pengurangan jumlah tenaga honorer di K/L. Namun dia tidak menjelaskan dengan nasib honorer di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kots
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” katanya.
Sri Mulyani mengatakan, akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pemangkasan anggaran agar tidak berdampak ke pengurangan tenaga honorer di K/L.
“Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” tuturnya.
Sumber detikfinance
