JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si., menuntut penerapan hukuman mati terhadap oknum TNI AL yang diduga terlibat pembunuhan agen mobil bekas di Aceh Utara dan juga . Legislator itu menegaskan pelaku wajib dihukum maksimal tanpa dispensasi, guna memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi militer.
“Kasus ini mencoreng nama baik TNI AL dan melukai rasa keadilan masyarakat. Jika terbukti bersalah, pelaku harus dihukum mati agar ada efek jera,” tegas Nasir Djamil, Senin (17/3/2025).
Sebagai anggota Komisi III yang mengawasi bidang hukum, HAM, dan keamanan, Nasir mendesak aparat penegak hukum menangani kasus ini secara transparan.
“Tidak boleh ada perlindungan hanya karena pelaku berasal dari institusi militer. Hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya,” lanjutnya.
Korban, Hasfiani alias Imam (45), seorang agen mobil bekas yang juga berprofesi sebagai perawat di Puskesmas Babah Buloh, Aceh Utara, ditemukan tewas di kawasan Gunung Salak, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, pada Senin (17/03/2025) pagi.
Tiga hari sebelumnya, Kld DI, oknum TNI AL, berpura-pura ingin membeli mobil Toyota Innova BL 1539 HW dan meminta test drive. Dalam perjalanan menuju Medan, korban diduga ditembak mati, lalu mobil dibawa kabur.
Komandan Lanal Lhokseumawe, Kolonel Laut (P) Andi Susanto, membenarkan bahwa tersangka adalah anggotanya dan telah diamankan oleh Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk proses hukum.
Nasir Djamil menegaskan, kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia.
“Jika aparat melakukan kejahatan berat, hukumnya harus lebih tegas. Jangan sampai ada impunitas,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan keji seperti ini.
“Keluarga korban kehilangan orang tercinta dengan cara yang kejam. Jika hukum tidak ditegakkan tegas, kasus serupa akan terus berulang. Saya mendesak agar pelaku dihukum mati,” pungkasnya.
Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum militer. Kasus ini menjadi ujian bagi sistem peradilan militer di Indonesia dalam menindak anggota aparat yang melakukan tindak pidana berat.
