BANJARMASIN — Penanews.co.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa lebih dari 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita punya 33 ribu lebih pendamping PKH di seluruh Indonesia. Insya Allah sebentar lagi akan menjadi ASN, baik PNS maupun P3K,” ujar Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf dalam Dialog Pilar-Pilar Sosial yang digelar di Ruang Serba Guna BBPPKS Banjarmasin, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, pengangkatan ribuan pendamping PKH menjadi ASN merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus memperkuat layanan sosial hingga tingkat masyarakat bawah.
Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari harapan besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kapasitas pendamping PKH agar kinerjanya lebih terukur.
“Harapan Presiden jelas, kapasitas mereka harus ditingkatkan supaya kerjanya lebih terukur,” tegas Gus Ipul
“Ini merupakan kabar menggembirakan bagi para pendamping PKH yang tersebar di berbagai wilayah,” tambah Sekjen NU itu
Selain pendamping PKH, Gus Ipul turut memberi semangat kepada pilar sosial lainnya seperti Tagana, TKSK, Karang Taruna, Reksos, Pordam, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang selama ini aktif membantu masyarakat. Ia menyebut PSM sebagai relawan yang tulus, meski tidak mendapat dukungan dari pemerintah.
Gus Ipul menambahkan bahwa tujuan bansos adalah mendorong graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuju kemandirian.
“Kalau satu pendamping mendampingi 10 KPM, maka setiap tahun ada 330 ribu keluarga yang naik kelas. Dari penerima bansos menjadi keluarga berdaya. Seperti pesan Presiden Prabowo, ‘Bansos sementara, berdaya selamanya’,” jelasnya.
Setelah lulus dari bansos, KPM akan mendapat akses program pemberdayaan berupa bantuan modal, akses pasar, dan dukungan dari kementerian/lembaga lain.
Lebih lanjut Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional sedang menyiapkan mekanisme digitalisasi penyaluran bansos. Uji coba telah dilakukan di Banyuwangi.
“Ke depan, penyaluran bansos akan menggunakan sistem digital. Mesin yang sudah dirancang dengan baik akan memilah penerima, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.[]
