BIREUEN — Penanews.co.id — Komitmen Bupati Bireuen, H. Mukhlis, SH, untuk tidak membeli mobil dinas dan mengalihkan anggarannya demi pembangunan rumah bagi warga miskin, kini mulai dipertanyakan. Meskipun pernyataan tersebut disampaikan sejak Juli 2025 lalu, hingga awal Oktober ini, belum tampak realisasi janji itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) 2025.
Pernyataan Bupati yang menyita perhatian publik pada 25 Juli 2025 lalu menyebutkan bahwa dirinya menolak pembelian mobil dinas selama masa jabatannya dan akan menggunakan dana tersebut untuk membangun 40 unit rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami sudah berkomitmen tidak membeli mobil dinas selama lima tahun ini. Anggaran akan dialihkan sepenuhnya untuk pembangunan rumah duafa,” kata Bupati Mukhlis saat itu.
Namun, perkembangan terkait implementasi janji tersebut belum terlihat secara nyata dalam dokumen APBK-P 2025.
Aktivis sosial Bireuen, Iskandar yang akrab disapa Tu Ih, turut angkat bicara. Ia menilai penting bagi Bupati untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai status dan progres dari janji tersebut.
“”Harus disampaikan ke masyarakat seperti waktu dijanjikan. Apakah sekarang sudah ketuk palu anggarannya? Berapa rumah dan berapa anggaran yang sudah dialokasikan? Semuanya harus dijelaskan ke publik,” ujar Tu Ih dikutip Beritamerdeka.net, Rabu (1/10/2025).
Sikap kritis ini muncul sebagai bentuk dorongan agar komitmen sosial yang sudah disampaikan kepada publik tidak berhenti sebagai wacana semata.
Tu Ih menjelaskan bahwa masyarakat Bireuen mengetahui adanya pos anggaran rumah duafa pada APBK Murni. Namun, yang dipermasalahkan adalah komitmen Bupati Bireuen untuk mengalihkan anggaran mobil dinas.
“Tolong sampaikan ke publik dan buktikan sudah ada penambahan anggaran di Perkim Bireuen setelah perubahan, sejumlah Rp4 miliar, untuk pembangunan 40 rumah duafa,” desaknya.
Jika janji tersebut tidak direalisasikan, Tu Ih mengancam akan melakukan somasi.
“Kalau Bupati ternyata tidak merealisasikan janjinya, maka kami pemuda Bireuen akan menuntut. Bila perlu, kami somasi Bupati,” tegasnya.
Tu Ih juga menegaskan bahwa integritas seorang pemimpin terletak pada kemampuannya menepati janji. “Kalau seorang pemimpin itu berbohong, maka akan lahir terus kebohongan-kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Ini preseden buruk bagi pemerintahan yang bersih,” katanya.
Saat ini, publik menanti langkah Bupati Bireuen untuk membuktikan ucapannya.
Beritamerdeka.net telah mencoba mengonfirmasi beberapa Anggota DPRK dan Anggota DPRK bidang BANGGAR, Kadis Perkim, bahkan termasuk Bupati Bireuen, H Mukhlis belum menjawab konfirmasi hingga berita ditayangkan.[]
