JAKARTA — Penanews.co.id — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memotong Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menilai, pemotongan ini berpotensi mengganggu jalannya program-program daerah serta menimbulkan masalah serius terkait pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Soal TKD, nanti kalau ada pengurangan daerah harus memberikan gaji ASN itu pasti ada kekhawatiran Itu jadi masalah besar kita semuanya,” ungkapnya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025)
Untuk tahun 2025, total anggaran TKD mencapai Rp919,9 triliun. Namun, untuk tahun 2026, pemerintah awalnya mengusulkan anggaran sebesar Rp650 triliun.
Setelah melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), alokasi tersebut ditambah Rp43 triliun sehingga totalnya menjadi Rp693 triliun.
Meski begitu, sejumlah daerah tetap mengalami pengurangan anggaran. Provinsi Aceh tercatat mengalami pemotongan sekitar 25% dibanding tahun sebelumnya,
Sementara beberapa daerah lain bahkan menghadapi pemangkasan lebih besar, yaitu antara 30 hingga 35%.
“Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semuanya,” terangnya.
“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap pria yang akrab disapa Mualem itu.
“Masalah infrastruktur, di semua provinsi, Kabupaten Kota banyak masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing,” lanjutnya.
Mualem berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah.
