JAKARTA – Penanews.co.id – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Aceh, Irmawan, mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terjadi pada akhir November lalu.
Menurut Irmawan keberadaan huntara dinilai mendesak untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan para penyintas.
Ia mengungkapkan hingga kini masih banyak korban bencana yang tinggal di tenda darurat berbahan terpal dan plastik dengan kondisi memprihatinkan.
“Kami masih melihat banyak warga tinggal di tenda-tenda sederhana. Mereka tidur beralas tanah, berdesak-desakan, tanpa perlindungan layak dari hujan dan cuaca ekstrem,” ujar Irmawan, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, hunian sementara merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup korban selama masa pemulihan. Tanpa huntara yang layak, penyintas berisiko menghadapi masalah kesehatan dan keselamatan.
“Banyak warga membangun tempat tinggal darurat seadanya. Ukurannya sangat kecil dan saat hujan lantainya becek serta berlumpur,” katanya
Irmawan juga menyoroti dampak kondisi pengungsian terhadap anak-anak dan kelompok rentan. Minimnya ventilasi, sanitasi buruk, serta debu dari lantai tanah membuat korban rentan terserang penyakit. Genangan air di sekitar tenda juga memicu berkembangnya nyamuk.
“Banyak anak mengalami batuk, demam, flu, hingga gangguan pernapasan. Ini berbahaya,” ujar Anggota Fraksi PKB Dapil Aceh 1 itu.
Selain itu, politikus PKB itu menyebut banyak warga masih berdesakan di posko pengungsian umum. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan meningkatkan risiko penularan penyakit.
“Posko sudah penuh, warga tidur berhimpitan dan privasi tidak ada. Negara tidak boleh membiarkan ini berlarut,” tegasnya.
Karena itu, Irmawan meminta pemerintah pusat dan daerah serta kementerian terkait segera mempercepat pembangunan huntara. Ia menilai hunian sementara yang layak menjadi fondasi penting sebelum korban kembali membangun kehidupan secara permanen.
“Huntara yang layak memberi rasa aman, menjaga kesehatan, dan memulihkan psikologis korban. Ini bentuk kehadiran negara,” katanya.
Berdasarkan data dasbor penanganan bencana BNPB di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, tercatat 1.016 orang meninggal dunia dan 212 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, sebanyak 1.200 fasilitas umum dan 219 fasilitas kesehatan dilaporkan rusak, termasuk sejumlah fasilitas keagamaan akibat gempa di Sumatera.[]
