BANDA ACEH – Penanews.co.id – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap enam orang terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2024.
Permohonan pencegahan tersebut diajukan Kejati Sulsel kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen melalui surat bernomor R-2708/P4/Dip.4/07/2025.
Hingga saat ini, keenam pihak yang dicekal masih berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang menggunakan anggaran sekitar Rp60 miliar.
Mengutip iNews.id, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Didik Farkhan Alisyahdi menjelaskan langkah pencekalan diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan optimal.
Menurutnya, upaya tersebut juga bertujuan mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun upaya melarikan diri ke luar negeri di tengah proses hukum yang tengah berjalan intensif.
“Pencegahan bepergian ke luar negeri ini kami lakukan demi kelancaran penyidikan dan memastikan para pihak kooperatif selama proses hukum berlangsung,” ujar Didik, Selasa (30/12/2025).
Berdasarkan dokumen permohonan cekal, enam orang yang diajukan pencegahan ke luar negeri terdiri dari unsur aparatur sipil negara dan pihak swasta.
Salah satunya adalah BB (54), seorang PNS yang pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan kini diketahui menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri.
Selain BB, pihak lain yang dicekal yakni HS (51), PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel, RR (35), PNS; UN (49), PNS, RM (55), wiraswasta yang menjabat sebagai Direktur Utama PT AAN, serta RE (40), karyawan swasta.
Sebelum pengajuan pencekalan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel telah memeriksa BB secara intensif pada Rabu, 17 Desember 2025.
Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 10 jam untuk mendalami kebijakan yang diambil selama masa jabatannya sebagai Penjabat Gubernur Sulsel, khususnya terkait proyek pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulsel.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi menegaskan pemeriksaan terhadap pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri itu merupakan bagian dari rangkaian penyidikan guna memperjelas konstruksi hukum perkara.
“Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proyek pengadaan bibit nanas. Ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan,” kata Soetarmi.
Dalam perkara ini, penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga atau mark-up serta indikasi pengadaan fiktif yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Dugaan tersebut menguat setelah penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi strategis.
Pada November 2025, tim Pidsus Kejati Sulsel menggeledah kantor PT C, salah satu perusahaan penyedia bibit nanas yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen penting, mulai dari kontrak penawaran, faktur, invoice, transaksi keuangan, hingga surat jalan distribusi bibit.
Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di kantor rekanan PT A di Kabupaten Gowa, Kantor Dinas TPHBun Provinsi Sulsel, serta Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel.
Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik mengamankan ratusan dokumen terkait perencanaan, penganggaran, pencairan dana, serta pendistribusian bibit ke daerah.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, Rachmat Supriady mengungkapkan penyidik menemukan indikasi awal praktik mark-up dalam proyek tersebut.
Namun, Kejati Sulsel belum merilis besaran pasti kerugian negara karena proses pendalaman masih berlangsung.
“Penyidikan masih berjalan. Kami terus memeriksa saksi-saksi dan menganalisis dokumen untuk memastikan konstruksi hukum serta potensi kerugian negara,” ujarnya.
Hingga kini, lebih dari 20 orang saksi telah diperiksa dari unsur birokrasi, swasta, hingga kelompok tani.
Kejati Sulsel menegaskan komitmennya menuntaskan perkara ini secara transparan dan profesional demi menyelamatkan keuangan negara serta menjaga integritas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.[]
