JAKARTA – Penanews.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya perusahaan baja asal China yang menjalankan usaha di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban perpajakan. Perusahaan tersebut diduga tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagaimana mestinya.
Purbaya menyebutkan, pihaknya telah mengantongi identitas perusahaan-perusahaan yang dimaksud. Bahkan, sempat muncul rencana untuk melakukan penindakan langsung di lapangan, namun langkah tersebut belum dilaksanakan karena masih menunggu momentum yang dianggap tepat.
“Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Purbaya menuturkan, perusahaan baja tersebut cenderung melakukan transaksi berbasis tunai (cash) agar tidak terdeteksi. Ia memastikan akan menindak oknum-oknum itu dengan cepat.
“Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat,” tegas Purbaya.
Ia menambahkan, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara. Berdasarkan informasi yang diterimanya, dari satu perusahaan baja saja, potensi penerimaan negara yang hilang bisa mencapai Rp4 triliun dalam setahun.
“Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,” ungkap Purbaya.
Baca artikel detikfinance, ” selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8298240/purbaya-ada-perusahaan-baja-china-operasi-di-ri-nggak-bayar-pajak.Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
