BANDA ACEH – Penanews.co.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menampung berbagai masukan dari para kepala daerah se-Provinsi Aceh terkait upaya penanganan pascabencana. Penyerapan aspirasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah-daerah Aceh yang terdampak bencana.
Dalam arahannya, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Presiden. Ia dipercaya memimpin satgas tersebut dan telah memulai konsolidasi awal, termasuk melakukan pemetaan terhadap kondisi dan tingkat pemulihan wilayah yang terdampak.
“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, penilaian tingkat normalisasi mencakup sejumlah aspek, seperti berjalannya roda pemerintahan, pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, kondisi infrastruktur, aktivitas ekonomi, situasi sosial masyarakat, serta ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan jaringan internet. Dari hasil pemetaan itu, Aceh dinilai mengalami dampak bencana yang lebih berat dibandingkan provinsi lain sehingga memerlukan penanganan yang lebih intensif.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mendagri menetapkan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk wilayah Sumatra bagian utara. Ia menilai kebijakan ini penting guna mempercepat koordinasi antar kementerian dan lembaga serta memperlancar proses pengambilan keputusan.
“Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa kondisi krisis merupakan ujian nyata bagi kepemimpinan kepala daerah. Dalam situasi darurat, ia menilai diperlukan sosok pemimpin yang tegas, berani, dan mampu mengelola sumber daya secara efektif.
“Pemimpin yang kuat justru lahir dan teruji di masa krisis,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Tito meminta para kepala daerah di Aceh menyajikan data kerusakan secara lengkap, rinci, dan spesifik. Informasi yang dibutuhkan mencakup kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, serta berbagai infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut diminta segera disampaikan dalam bentuk tertulis untuk selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian.
Ia menekankan bahwa semakin detail data yang disampaikan, semakin memudahkan proses penanganan.
“Makin detail (datanya)makin bagus,” ujarnya.
Selain fokus pada pemulihan fisik, Mendagri turut menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Upaya tersebut meliputi percepatan pendataan calon penerima bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja. Ia meminta para kepala daerah mengoptimalkan jaringan hingga ke tingkat desa agar proses pendataan berjalan akurat dan bantuan dapat tepat sasaran.
Mengenai pendanaan, Mendagri menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran anggaran ke daerah-daerah terdampak agar pemerintah daerah memiliki dana awal guna bergerak cepat melakukan penanganan.
“Kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat,” tegas Tito.
