BANDA ACEH – Penanews.co.id – Tiga ratus tiga puluh sembilan hari kepemimpinan Mualem semestinya menjadi fase krusial konsolidasi pemerintahan Aceh, terutama dalam memperkuat kapasitas negara menghadapi bencana yang berulang. Namun yang justru mengemuka ke ruang publik adalah kegelisahan kolektif: bencana belum sepenuhnya tertangani, sementara simbol-simbol kekuasaan menghadirkan jarak emosional antara pemimpin dan rakyat.
Pengamat kebijakan publik Sofyan, S.Sos menilai, dalam situasi krisis kemanusiaan, publik tidak hanya menagih kebijakan, tetapi juga kehadiran moral seorang pemimpin. Hal itu mencuat setelah beredarnya video Mualem melangkah ke pelaminan yang tersebar luas di berbagai grup WhatsApp. Video tersebut memang belum pernah dikonfirmasi secara resmi, dan detail peristiwanya tidak sepenuhnya diketahui. Namun, kata Sofyan, potongan realitas semacam itu sudah cukup membentuk persepsi publik.
“Di saat rakyat masih bertahan di tenda-tenda pengungsian dan menunggu kepastian negara, yang muncul justru kesan jarak antara pemimpin dan penderitaan warganya,” ujar Sofyan, Selasa (20/01/2026)
Ia menegaskan, kritik ini tidak dimaksudkan untuk mengintervensi wilayah privat seseorang. Namun dalam etika kepemimpinan publik, tindakan personal seorang kepala daerah tidak pernah sepenuhnya bebas nilai, apalagi ketika Aceh berada dalam kondisi darurat. Seorang pemimpin, menurutnya, tidak hanya diukur dari produk kebijakan atau pidato resmi, tetapi juga dari sensitivitas simbolik dan sikap yang ditampilkan di saat genting.
Ketika dana darurat tidak terserap maksimal, ketika penanganan bencana berjalan lambat, dan ketika korban masih menunggu hunian layak, maka setiap gestur elite otomatis berubah menjadi cermin.
“Ini bukan semata soal pelaminan, tetapi tentang empati, prioritas, dan kesadaran atas amanah kekuasaan,” kata Sofyan.
Aceh, lanjut dia, tidak kekurangan pemimpin secara administratif. Yang justru langka adalah kepemimpinan yang hadir secara utuh—fisik, emosional, dan etis—di tengah rakyatnya. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap arah dan watak kepemimpinan Aceh menjadi sebuah keniscayaan.
“Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berpihak pada keselamatan dan martabat rakyat,” ujarnya.
Sofyan menutup dengan pengingat bernuansa reflektif: Ta peuëk layang ka teuntè wate teungöh na angen, bek sampè Aceh nyoe sabé seutôt lumpo lam teungèut cot uroe—jangan biarkan Aceh terus terombang-ambing di tengah badai karena pemimpinnya abai membaca arah angin.[]
