JAKARTA –Penanews.co.id – Isu dugaan penyimpangan di lingkungan pendidikan Polri kembali mencuat. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terkait dugaan siswa Sespimen yang disebut-sebut tercandu narkoba namun tetap diloloskan mengikuti pendidikan di lingkungan Lemdiklat Polri.
Rahmad menilai, jika dugaan tersebut benar dan dibiarkan, maka masa depan institusi Kepolisian terancam. Pasalnya, lulusan Sespimen merupakan calon-calon Kapolres dan pejabat strategis Polri.
“Bagaimana mungkin calon pemimpin Polri bisa lahir dari proses yang tidak bersih? Jika ada yang terindikasi narkoba tapi tetap diloloskan, ini sangat berbahaya. Ke depan bisa saja banyak Kapolres tersandung kasus narkoba,” tegas Rahmad, Selasa (17/2/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari budaya ewuh pakewuh, solidaritas alumni, hingga faktor kedekatan dengan pejabat utama Polri dalam proses seleksi dan pengawasan pendidikan.
Tak hanya soal dugaan penyalahgunaan narkoba, Rahmad juga kembali menyoroti isu lama yang kembali mengemuka, yakni dugaan perjokian siswa di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Ia mendesak Kapolri dan Kadiv Propam Polri untuk membuka secara transparan hasil pemeriksaan internal terhadap sejumlah perwira pertama (pama) yang disebut-sebut terlibat.
“Jangan sampai kasus ini hilang begitu saja. Reformasi Polri tidak akan berjalan kalau persoalan internal justru ditutup-tutupi,” ujarnya.
Rahmad menegaskan, transparansi adalah harga mati jika Polri ingin memulihkan dan menjaga kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa pendidikan di PTIK, Sespim, hingga Sespimti merupakan gerbang lahirnya pimpinan Polri masa depan.
BPI KPNPA RI pun mendesak Gubernur PTIK dan Kalemdiklat Polri untuk mengambil langkah konkret, salah satunya dengan melakukan tes urine secara menyeluruh dan berkala terhadap siswa PTIK dan peserta Sespimen sejak awal pendidikan.
“Calon pemimpin Polri harus lahir dari proses yang bersih, profesional, dan akuntabel. Jangan ada standar ganda dalam penegakan disiplin,” kata Rahmad.
Ia juga meminta Kapolri menunjukkan ketegasan nyata dalam membenahi internal institusi, termasuk menindak tegas jika benar ada praktik perjokian atau pembiaran terhadap pelanggaran narkoba di lingkungan pendidikan Polri.
“Ini alarm keras bagi reformasi. Jika dibiarkan, krisis kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin dalam,” pungkasnya.
BPI KPNPA RI berharap pimpinan Polri tidak hanya menjadikan reformasi sebagai slogan, tetapi membuktikannya melalui langkah nyata, transparan, dan berani membersihkan institusi dari praktik-praktik yang mencederai integritas. [Chaidir]
