Skip to content
BANDA ACEH – Penanews.co.id – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melakukan langkah strategis dalam jajaran manajemen PT Pembangunan Global Energi (PGE). Melalui perannya sebagai pemegang saham di PT Pembangunan Aceh (Perseroda), Mualem resmi memberikan amanah kepada putranya, Sunny Iqbal, untuk menjabat sebagai Komisaris Utama.
Keputusan ini diformalkan melalui mekanisme sirkuler pada tanggal 13 Maret 2026. Secara hukum, langkah ini sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Sebagai pemegang saham tunggal PT Pembangunan Aceh (Perseroda), Mualem menggunakan kewenangannya sesuai Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memungkinkan pengambilan keputusan sah tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selama disetujui secara tertulis.
Penyegaran organisasi ini tidak hanya menyasar kursi Komisaris Utama, tetapi juga posisi kunci lainnya di anak perusahaan PT Pema Global Energi tersebut, Asnawi ditunjuk sebagai anggota komisaris, sementara Muhammad Nur dipercaya menjabat Direktur Utama.
Perombakan ini disebut sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kinerja dan tata kelola perusahaan di sektor energi yang dikelola oleh Pemerintah Aceh melalui PT Pembangunan Aceh.
Tidak hanya menetapkan susunan baru, pemegang saham juga menginstruksikan jajaran direksi PT Pembangunan Aceh (Perseroda) agar segera menindaklanjuti keputusan tersebut, termasuk menjalankan seluruh proses administratif dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Penunjukan Muhammad Nur Jadi Direktur Utama PT PGE menjadi sorotan publik karena yang bersangkutan saat ini juga masih menjabat sebagai Direktur Umum dan Keuangan di PT Pembangunan Aceh (Perseroda). Dengan demikian, ia diketahui merangkap jabatan di dua entitas usaha yang masih berada dalam satu grup perusahaan daerah.
Muhammad Nur dikenal sebagai mantan politikus Partai Aceh Sejahtera (PAS). Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Aceh maupun manajemen perusahaan terkait alasan penunjukan serta kebijakan rangkap jabatan tersebut.
