JAKARTA – Penanews.co.id – Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil, menilai langkah Pemerintah Aceh yang mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta dukungan penanganan pascabencana merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, upaya tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah pusat.
Nasir menjelaskan bahwa UNDP dan UNICEF memang rutin menjalankan berbagai program di Aceh setiap tahun. Oleh karena itu, ia menilai tak ada iatimewanya apabila Pemerintah Aceh menyurati dengan kedua lembaga tersebut.
“Sebenarnya surat itu tidak ada yang luar biasa karena UNDP dan UNICEF itu setiap tahunnya punya program di Aceh. Karena itu, sangat wajar kalau Pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang di bawah naungan PBB itu untuk membantu menanggulangi pascabencana di Sumatera dan Aceh khususnya,” kata Nasir Djamil kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Ia juga menegaskan bahwa permohonan bantuan itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah pusat. Menurut Nasir, Pemerintah Aceh tidak pernah menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak mampu menangani bencana yang terjadi di tiga provinsi terdampak.
“Surat itu mengandung misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa pusat tidak sanggup menangani tiga provinsi yang mengalami banjir besar dan tanah longsor. Indonesia memiliki sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab,” sambungnya.
Ia berharap pemerintah pusat bisa memahami langkah yang diambil oleh Aceh. Nasir meminta bantuan yang masuk ke Aceh tak dipersulit dari tahapan birokrasi.
“Kita mengharapkan agar pusat bisa memahami langkah yang diambil oleh Gubernur Aceh yang menyurati kedua lembaga itu. Apalagi saat ini ada beberapa kelompok masyarakat di luar Indonesia yang ingin datang membawa bantuan. Diharapkan birokrasi untuk menerima bantuan berupa barang dan orang jangan dipersulit,” kata politikus PKS itu
“Solidaritas kemanusiaan antar warga negara tidak mungkin dicegah. Pusat harus memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa terhibur dibantu oleh saudara-saudaranya se-Tanah Air dan juga dari luar negeri,’ tambahnya.
Pemerintah Aceh sebelumnya melayangkan surat kepada dua lembaga PBB. Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana paska banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12).
Muhammad mengatakan saat ini juga telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah membantu penanganan bencana di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional serta keterlibatan relawan dam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.
Beberapa lembaga disebut sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh seperti Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.[]
Sumber detiknews
