KOTA JANTHO – Asisten I Sekdakab Aceh Besar Bidang Tata Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Farhan AP, mengatakan munculnya permasalahan sengketa tanah diakibatkan oleh tidak adanya dokumen-dokumen kepemilikan oleh masyarakat.
Farhan mengatakan hal itu saat membuka kegiatan pembinaan pertanahan bagi Imum Mukim dan Keuchik (Kepala desa-red) yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, di Aula Dekranasda Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu (23/04/2025).
“Jadi, pak Keuchik tolong sampaikan kepada warganya untuk didaftarkan tanah ke Kantor Pertanahan. Apalagai sekarang sudah ada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, pada tahun 2024 Kabupaten Aceh Besar merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Aceh yang mendapatkan program pendaftaran tanah Ulayat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Alhamdulillah, ditahun 2024 kita sudah menyelesaikan dan menerima dua sertifikat tanah Ulayat yang berada di Kecamatan Seulimuem dan Kecamatan Darussalam,” imbuhnya.
Kegiatan pembinaan pertanahan bagi Imum Mukim dan Keuchik diikuti 25 orang peserta terdiri dari 10 orang imuem mukim dan 15 orang keuchik dari berbagai mukim dan gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.[]
