Dalam catatan akhir tahun Partai Nasdem Aceh menyebutkan, tahun 2022 seharusnya menjadi titik balik bagi Pemerintah dan masyarakat Aceh untuk melakukan pemulihan dan perbaikan di bidang sosial dan ekonomi yang terdampak sejak wabah Covid 19 melanda.

Ketua Komisi 1 DPRA yang membidangi politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.Hi, M.Si, menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah melabrak UU RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan Bawaslu tidak menghargai kekhususan Aceh (lex Spesialis) sebagaimana diatur dalam kontitusi Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih, PJ Bupati Kabupaten Aceh Singkil Marthunis S.T,.D.E.A pada tanggal 28 Desember 2022 bertempat di halaman Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Desa Pulo Sarok Kec. Singkil. Kab. Aceh Singkil. mencanangkan pembangungunan zona wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) serta dilanjutkan dengan deklrasi netralitas ASN dalam pemilu serentak tahun 2024

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan secara efektif, efisien dan saling menguntungkan antar daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menjalin kerjasama terkait perdagangan komoditi pangan, komoditi perikanan dan komoditi pertanian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, perlunya semua pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda) memperketat monitoring pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pasalnya, perayaan Nataru berdampak terhadap naiknya permintaan komoditas tertentu yang membuat angka inflasi semakin meningkat. 

No More Posts Available.

No more pages to load.