JAKARTA — Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Amran Sulaiman kini tengah menjadi sorotan, seiring upaya bersih-bersih yang dilakukan untuk memberantas praktik korupsi di internalnya.
Amran Sulaiman, yang kembali memimpin Kementan, langsung mengambil langkah tegas untuk memantau kinerja jajarannya, serta memastikan bahwa lembaga ini bebas dari oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Menurut Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, beberapa pejabat Kementan telah terbukti terlibat kasus korupsi dan bahkan harus berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski demikian, praktik korupsi di tubuh Kementan tak kunjung berhenti. Sukendar mengungkapkan bahwa Kementan selama ini telah dilaporkan berulang kali ke penegak hukum, namun kasus-kasus korupsi tetap saja terjadi.
Amran Sulaiman pun mengambil langkah berani dengan mencopot seorang pejabat Eselon II yang diduga terlibat dalam permainan proyek serta menerima suap senilai Rp700 juta.
“Direktur tersebut dicopot karena terbukti bermain proyek dan menerima fee besar, meskipun yang bersangkutan mengaku tidak pernah meminta imbalan tersebut,” ungkap Amran dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (28/10/2024).
Selain pejabat Eselon II yang sudah dicopot, Kementan kini juga tengah memeriksa tiga pejabat lainnya yang diduga terlibat dalam praktik serupa. Amran berjanji akan terus menindaklanjuti setiap laporan indikasi korupsi dan tidak segan untuk menindak siapapun yang terlibat.
Sikap Tegas Amran Sulaiman: Penanganan Korupsi Tanpa Toleransi
Langkah tegas Amran Sulaiman menjadi angin segar di tengah maraknya isu korupsi di berbagai instansi pemerintahan. Menurut Amran, upaya bersih-bersih ini merupakan bagian dari instruksi Presiden untuk memastikan setiap kementerian menjalankan fungsi dengan profesional dan efisien.
Ia menegaskan, upaya bersih-bersih ini juga bertujuan untuk mengurangi kebocoran anggaran negara, sekaligus menegakkan standar profesionalitas di tubuh Kementerian Pertanian.
“Kita berkomitmen untuk mencegah kebocoran anggaran negara dan memastikan tidak ada ruang untuk jual beli jabatan serta proyek. Ini adalah langkah nyata kami demi merah putih,” tambahnya.
Meski enggan menyebut identitas pejabat yang telah dipecat tersebut, Amran memastikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi menyandang status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementan.
Harapan untuk Perubahan Lebih Luas di Birokrasi
Tubagus Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI berharap agar langkah tegas yang diambil oleh Amran Sulaiman ini dapat menjadi contoh bagi kementerian lain.
Menurutnya, ketegasan dalam menangani oknum korup adalah kunci untuk membersihkan birokrasi dan mengurangi kebocoran anggaran.
“Jika semua kementerian memiliki ketegasan yang sama seperti Menteri Amran Sulaiman, maka praktik korupsi di tubuh pemerintah dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah bersih-bersih yang diinisiasi oleh Amran, masyarakat berharap praktik jual beli proyek dan jabatan di Kementerian Pertanian dapat dihapuskan sepenuhnya, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kita semua harus mendukung kinerja dari Presiden Prabowo Subianto l dalam membersihkan pejabat bermental korup demi mengamankan kebocoran anggaran negara dari pejabat korup tegas Tebe Sukendar[]
