BANDA ACEH – Penanews.co.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan secara bla-blakan menyampaikan bahwa mereka tidak mampu lagi mengatasi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda daerah tersebut.
Hal itu ditegaskan oleh Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, melalui sebuah surat resmi berkop Garuda yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menangani situasi darurat ini secara mandiri.
Surat bernomor 360/1975/2025 tertanggal 27 November 2025 itu ditandatangani langsung oleh Bupati Mirwan MS. Dalam dokumen tersebut, Pemkab Aceh Selatan secara terbuka menyatakan ketidak sanggupan menangani masalah bencana.
Dalam suratnya itu Mirwan juga dijelaskan bahwa bencana banjir dan longsor telah melanda sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan.
“Dengan ini menyatakan ketidaksanggupan dalam rangka Penanganan tanggap darurat bencana banjirbdan tanah longsor yang terjadi pada tanggal 24 Nopember 2025 yang melanda 11(sebelas) Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan,” bunyi alenia pertama surat tersebut.
Sehari sebelum surat itu diterbitkan, Pemkab Aceh Selatan telah menetapkan status siaga darurat bencana. Namun, besarnya dampak banjir dan longsor yang terjadi membuat kemampuan daerah dinilai tidak lagi mencukupi.
Dalam surat tersebut juga Dampaknya sangat luas, mulai dari ratusan rumah warga rusak, fasilitas umum lumpuh, hingga akses transportasi terputus di sejumlah titik.
Mirwan dalam suratnya menegaskan bahwa keterbatasan anggaran, logistik, peralatan, serta sumber daya manusia membuat Pemkab Aceh Selatan tidak lagi mampu menangani situasi darurat ini secara mandiri.
Bupati Mirwan meminta Pemerintah Aceh untuk mengambil alih seluruh proses penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi
“Dipandang perlu Pemerintah Aceh untuk mengambil alih penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan,” demikian bunyi pernyataan resmi Bupati dalam surat tersebut.
Dengan pernyataan ketidaksanggupan ini, Pemkab Aceh Selatan berharap Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat dan BNPB, serta instansi terkait, mengirimkan bantuan logistik, alat berat, tenaga medis, serta dukungan anggaran untuk mempercepat proses penanganan bencana di wilayah terdampak.[]
