JAKARTA – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan pada 20 Maret 2025 menjadi perhatian publik karena dianggap
Banyaknya Stafsus Gubernur, Mengganggu APBA
Saat ini di Aceh demikian luas sudah beredar Surat Keputusan pengangkatan Staf khusus di jajaran petinggi politik Aceh (Gubernur Aceh). Juga selanjutnya
Rahmad Sukendar: KPK Jangan Beri Penangguhan Penahanan Hasto, Ini Bisa Jadi Preseden Buruk!
JAKARTA – Ketua Umum BPI KPNPARI, Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak seharusnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Sekjen PDI
Sekda Aceh Cacat Hukum
BANDA ACEH — Penunjukkan dan pengangkatan Alhudri sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, tidak memenuhi prosedur dan unsur yang sesungguhnya sebagai Aparatur Sipil
APRI Aceh Selatan : Kepemimpinan Mualem-Dekfad, Harapan Baru Wujudkan Legalisasi Pertambangan Rakyat
TAPAKTUAN – Setelah hampir 20 tahun MoU Helsinki ditandatangani dan sekitar 19 tahun UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh disahkan,
Ketua SAPA: Pemangkasan Dana Otsus Aceh Bentuk Pengkhianatan
BANDA ACEH – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mengecam keras kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran untuk Aceh. Ia
Cara Memahami Putusan Hakim
Penulis : Dr Taqwaddin Husin Dosen FH USK/Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor Seperti juga terhadap putusan-putusan yang lain, baik perdata ataupun pidana
Menuju Pelantikan Harapan Baru Aceh di Bawah Kepemimpinan Bapak Muzakir Manaf & Bapak Fadhullah
BANDA ACEH — Provinsi Aceh memasuki babak baru kepemimpinan dengan terpilihnya Muzakir Manaf dan Fadhullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada
MAA Ditelantarkan, Untuk Memulusnya Maju Sebagai Ketua Periode Medatang
Majelis Adat Aceh (MAA), sebagai salah satu lembaga keistimewaan Aceh, kini seperti mati suri dan terabaikan oleh pemerintah Aceh. Selama tujuh tahun
No More Posts Available.
No more pages to load.
