Oleh : Salsabila Heldika Putri Adanya pernyataan oleh presiden yaitu Prabowo Subianto terkait peluasan lahan sawit diberbagai daerah guna untuk menambahkan pendapatan
Pemerintah Aceh Anggarkan Dana Untuk Instansi Vertikal Rp 32,179 Milyar, SAPA : Hentikan, Ini Khianati Rakyat
BANDA ACEH – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menghentikan alokasi anggaran bagi instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan
23 Tahun Aceh Jaya, Menembus Ombak dan Badai di Tengah Keterbatasan dan Efisiensi Anggaran
CALANG – Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 23 Kabupaten Aceh Jaya pada Kamis (10/04/2025) diharapkan menjadi momentum bagi pemerintahan Safwandi –
Irjen Pol Herry Heryawan Resmi Jabat Kapolda Riau, Rahmad Sukendar; Dinilai Tepat untuk Tegakkan Hukum dan Berantas Korupsi
JAKARTA – Irjen Pol Herry Heryawan, atau yang akrab disapa Herimen, resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau menggantikan Irjen Mohammad
Pengamat; Rasionalisasi APBA TA 2025, Bukti Kepedulian Mualem terhadap Kesulitan Rakyat
PESTA sudah usai, ternyata hanya menyisakan kemiskinan yang harus diderita rakyat Aceh. Kepemimpinan Mualem sebagai Gubernur Aceh, harus dijadikan era baru kepemimpinan
Gubernur Aceh Didesak Segera Rasionalisasi APBA 2025
BANDA ACEH – Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2025 sudah disahkan sebesar Rp 11,07 Trilyun yang tersebar melalui SKPA
Usman Lamreung; OJK Diduga Penyebab Dualisme Kepemimpinan di Bank Aceh
BANDA ACEH – Manajemen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik di tingkat nasional maupun perwakilan Aceh, mendapat sorotan publik karena kebijakan yang dinilai
Pengelolaan Pertambangan di Aceh Dinilai Belum Berpihak kepada Rakyat
TAPAKTUAN – Seharusnya Aceh dengan kekhususannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Pendapatan Negara Anjlok, Rahmad Sukendar: Sumber Pajak Harus Digenjot
JAKARTA – Realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mengalami penurunan drastis. Dari Rp 400,4 triliun pada Januari–Februari 2024, kini hanya tersisa
IDCI Tegaskan, UU TNI Sentuh Aspek Fundamental Dalam Membangun Kepemimpinan Nasional Yang Adaptif
JAKARTA – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan pada 20 Maret 2025 menjadi perhatian publik karena dianggap
No More Posts Available.
No more pages to load.