Deretan Tokoh Ini Pernah Terima Pangkat Jenderal TNI (HOR), Besok Prabowo

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeliling melihat pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) menggunakan rantis Maung. Foto/Istimewa

JAKARTA – Penanews.co.id — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI (HOR), Rabu (28/02/2024) besok.

Pemberian tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu rencananya berlangsung dalam Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Rabu, 28 Februari 2024.

Dilihat dari laman resmi Akami Militer (Akmil) pada Selasa (27/2/2024) malam, sejumlah tokoh pernah menerima pangkat Jenderal Kehormatan.
Siapa saja?

Soesilo Soedarman
Alumni Akmil 1948 ini lahir Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, 12 November 1928 dan meninggal dunia pada 18 Desember 1997 di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta.
Dia pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998).
Dia juga pernah menjabat Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993).
Soesilo Soedarman juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat yang berkedudukan di Washington DC dari 18 Februari 1986 hingga 11 April 1988.
Lalu, dia juga pernah menjadi Anggota MPR RI mewakili Golongan Karya untuk daerah pemilihan Sumatera Utara hingga akhir hayatnya.
Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahir di Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949.
Mantan Menko Polkam ini maju bertarung di Pilpres 2004 diusung oleh tiga partai yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.
SBY yang mendapat gelar Jenderal Kehormatan pada 25 September 2000, berduet dengan M Jusuf Kalla, tokoh Golkar yang juga rekan sesama menteri di Kabinet Gotong Royong (Megawati Soekarnoputri -Hamzah Haz).
Pasangan ini mendapat nomor urut 4.
Duet SBY-JK mengusung slogan ‘Bersama Kita Bisa!’, dan sukses menjadi yang teratas di pilpres putaran pertama yang digelar pada 5 Juli 2004.
SBY-JK meraup 39.838.184 suara atau 33,57 persen suara. Pada putaran kedua yang digelar 20 September 2004, pasangan ini meraih 69.266.350 suara atau 60,62 persen suara, mengalahkan Megawati-Hasyim.
SBY-JK pun terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2004-2009.
Pada Pilpres 2009, SBY kembali maju namun tidak dengan JK. SBY menggandeng Boediono. Hasilnya, SBY kembali menang setelah mengalahkan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto dalam satu putaran.
Soerjadi Soedirdja
Alumni Akmil 1962 ini menerima gelar Jenderal Kehormatan pada 1 November 2000.
Dia pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta (1992–1997).
Setelah itu, dia menjabat Menteri Dalam Negeri (1999–2001) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (2000).
Adapun riwayat pendidikannya adalah Akademi Militer Nasional Jurusan Infanteri (1962) dengan predikat Garuda Yaksa (Prestasi tertinggi bidang Fisik, Mental dan Akademik),
Seskoad (1975), pendidikan militer di Prancis (1974), Seskogab (1979), dan Lemhannas (1991).
Agum Gumelar
Lulusan Akmil 1968 ini menerima gelar Jenderal Kehormatan pada 1 November 2000.
Dia lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Desember 1945.
Agum pernah menjadi cawapres pada Pilpres 2004, mendampingi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz.
Diusung oleh PPP, pasangan ini mendapat nomor urut 5. Mengusung slogan ‘Jujur, Tegas, Berwibawa, Percaya, dan Maju’, duet ini gagal berbicara banyak.
Hamzah-Agum berada di urutan kelima dengan meraih 3.569.861 suara atau 3,01 persen suara.
Berbagai jabatan pernah diemban Agum, di antaranya Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Pendidikan Indonesia (2020-2025), Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Kabinet Kerja (2018–2019), Ketua Komite Normalisasi PSSI (2011).
Ketua Umum KONI Pusat (2003–2007), Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong (2001–2004), Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan Kabinet Persatuan Nasional (2001), Ketua Umum PSSI (1999–2003).
Kemudian, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Kabinet Persatuan Nasional (2000–2001), Menteri Perhubungan Kabinet Persatuan Nasional (1999–2000), dan Gubernur Lemhannas (1998–1999).
Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi yang meniti karier di militer. Pria kelahiran Toba Samosir, 28 September 1947 ini menduduki sejumlah jabatan penting di kabinet Presiden Jokowi.
Sebelum Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut menjabat Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno pada 12 Agustus 2015. Sebelumnya Luhut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dari 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.
Tak lama menjabat Menko Polhukam, Luhut diangkat menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi ketika reshuffle Kabinet Kerja Jilid II bergulir pada 27 Juli 2016.
Saat itu Luhut diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Luhut terbilang menteri kepercayaan Presiden Jokowi dalam kabinet.
Bahkan, ketika Presiden Jokowi memberhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar pada tanggal 15 Agustus 2016 terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS), Luhut dipercaya menjabat Plt Menteri ESDM.
Bahkan Luhut kerap dipercaya Jokowi dalam berbagai isu strategis nasional yang bukan bidangnya, seperti penanganan pandemi Covid-19, penyelesaian konflik Papua, hingga perbaikan kualitas udara Jakarta.
Tak heran Luhut kerap dijuluki Menteri Segala Urusan.
Hari Sabarno
Pria kelahiran 12 Agustus 1944, Jawa Tengah ini menerima gelar Jenderal Kehormatan pada 1 Oktober 2004.
Berbagai jabatan pernah diemban oleh lulusan Akmil 1967 ini, di antaranya Danyonif 320/Badak Putih (1982—1983), Dandim 0606/Kota Bogor (1985—1986), Danrem 063/Sunan Gunung Jati, Wakasospol ABRI (1993—1994), Asospol Kasospol ABRI (1994—1995).
Anggota MPR/DPR Fraksi ABRI (1995—1997), Ketua Fraksi ABRI MPR/DPR (1997—1999), Wakil Ketua MPR/DPR dari Fraksi TNI/Polri (1999—2001), Menteri Dalam Negeri Kabinet Gotong Royong (2001—2004), dan Menko Polkam Ad Interim (12 Maret 2004—19 Oktober 2004).
Abdullah Mahmud Hendropriyono
Pria kelahiran 7 Mei 1945, Yogyakarta ini menerima gelar Jenderal Kehormatan pada 1 November 2004 (HOR). Dia adalah seorang tokoh intelijen dan militer Indonesia.
Hendropriyono adalah Kepala Badan Intelijen Negara pertama.
Dia dijuluki the master of intelligence karena menjadi “Profesor di bidang ilmu Filsafat Intelijen” pertama di dunia.
Hendropriyono juga pernah menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan dari tahun 1998 hingga 1999.
Ia menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dari 27 Agustus 2016 hingga 13 April 2018.[]