BANDA ACEH – Penanews.co.id — Melihat kondisi serta realisasi belanja publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2024 per 5 Juli 2024, rata-rata bahkan secara umum dibawah lima puluh persen.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Dr. Taufiq A Rahim kepada penanews.co.id menjelaskan , ini merupakan suasana struktur anggaran pada kuartal ketiga tahun 2024, dari semua dan atau banyak Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) atau Dinas pada tingkat provinsi, yang capaiannya bahkan ada yang jauh dibawah lima puluh persen.
“Sehingga menunjukkan penilaian yang relatif buruk terhadap Pemerintah Aceh dibawah Pj. Gubernur yang berasal dari birokrat, yang saat ini berfikir, bertindak serta mengambil kebijakan secara politik. Ternyata sangat mengecewakan dan konyol, sebaiknya jangan memaksakan diri jika tidak mampu, juga sangat dipahami rakyat ambisi ini sudah lama diidamkan, bahkan banyak bentuk balas dendam politik terhadap pergantian Kepala Dinas, SKPA dan para eselon tidak melalui “meritokrasi sistem” dilaksanakan.”sebutnya di Banda Aceh (17/07/2024).
Dr. Taufiq A Rahim menjelaskan, demikian juga seolah-olah dapat dan mampu mengatasi kinerja SKPA atau Dinas di tingkat Provinsi Aceh, ternyata saat ini dibawah koordinasi Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah, kondisi realisasi serapan Anggaran APBA-2024 masih rendah secara umum dan rata-rata, bahkan mentargetkan 51% per Juli 2024.
Sehingga dapat dipastikan banyak anggaran belanja publik yang pro-rakyat Aceh tidak dilaksanakan secara baik. “Bahkan menggunakan alibi Aceh sedabg berhadapan dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) 21 pada bulan September 2024 yang akan datang, yang anggaranya juga dikelola bernasalah secara akuntabel, telah diketahui secara luas oleh rakyat Aceh.
Sesungguhnya ini bukanlah alasan yang krusial, karena APBA merupakan urat nadi kehidupan rakyat Aceh serta menjadi stimulus penting terhadap perubahan ekonomi rakyat, sektor ril dan sektor basik aktivitas perekonomian yang mendasar, karena di Aceh tidak memiliki industri-industri besar, disamping Pemerintah Aceh tidak mengurus dan membangkitkan sektor industri kecil, rumah tangga UMKM dan sektor infornal, mereka hidup sendiri secara subsistens.”jelas Civitas Akademika Unmuha ini.
Dengan demikian, menurut Taufiq A Rahim, realisasi Anggaran belanja publik APBA-2024, ini memperlihatkan bahwa, Pemerintah Aceh tidak fokus mengelola anggaran belanja publik untuk kepentingan rakyat Aceh.
Pj. Guberbur Aceh beserta jajarannya, para eselon pemerintahan dan para Kepala SKPA atau Dinas, sibuk mementingkan kerja-kerja politik, bukan membangun kinerja terhadap kepentingan rakyat dan merubah kondisi hidup rakyat menjadi lebih baik, karena beredar rumor ditengah masyarakat kekuasaan 8 bulan jabatan Pj itu sama dengan keuntungan finansial 8 tahun.
“Apalagi tahun ini merupajan tahun politik terhadap Pelaksanaan Pilkada Aceh, aktivitas mengumpulkan kapitalisasi atau modal politik sangat intens dan ugal-ugalan dilakukan oleh para elite politik, birokrasi, legislatif dan eksekutif dan atau Pj. Gubernur Aceh, maka sasaran yang paling empuk dan legit adalah APBA tahun 2024 yang tekah tersaji di depan mata.
Secara terstruktur, sistenatis dan masif APBA-2024 menjadi sasaran korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ditengah siatim serta penegakan hukum di negara ini yang sangat amburadul serta kolutif.”pungkas Aktivis Muhammadyah Aceh ini.(chliss)
