Skip to content
JAKARTA – Penanews.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang saat ini tertahan di kawasan Selat Hormuz masih terus diupayakan agar dapat meninggalkan area konflik tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) sedang melakukan langkah-langkah diplomatik guna memastikan kapal pengangkut minyak mentah (crude oil) itu bisa keluar dengan aman.
“Kami lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Meski demikian, pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipatif. Apabila dalam kondisi terburuk kedua kapal tersebut tidak dapat melintas keluar dari Selat Hormuz, maka pasokan minyak mentah akan dialihkan dengan melakukan pembelian dari wilayah lain yang jalur distribusinya tidak melewati perairan tersebut.
Langkah ini untuk memastikan pasokan energi nasional tetap aman di tengah gejolak global. “Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat.
Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu problem, bukan sesuatu masalah yang sangat penting,” ucap Bahlil.
Adapun pemerintah berencana mengalihkan seluruh impor minyak mentah dari Timur Tengah ke AS sebagai upaya mitigasi atas memanasnya konflik antara Israel, AS, dan Iran di kawasan tersebut.
Ia menuturkan, sekitar 25 persen total impor minyak mentah Indonesia selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah.
Sementara sisanya dipasok dari negara lain, seperti Angola di Afrika, AS, serta Brasil.
“25 persen dari total crude yang kita pesan dari Middle East itu akan dialihkan (ke AS),” ucap Bahlil.
Pengalihan impor ini sekaligus menjadi bagian dari kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS, di mana RI berkomitmen membeli produk energi senilai 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 253 triliun.
Pada kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan kajian dan menjalin komunikasi dengan berbagai negara terkait dinamika global yang terjadi saat ini.
Ia menuturkan, berdasarkan kajian internal dan informasi intelijen yang diterima, durasi ketegangan di Timur Tengah tersebut sulit untuk diprediksi secara pasti.
Ada kemungkinan konflik bisa selesai dengan cepat atau justru sebaliknya. “Sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu ada yang mengatakan 5 hari, ada 4 minggu. Tapi keyakinan kami, setelah melakukan kajian, ini tidak akan bisa kita ramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat,” jelasnya.
Sumber Kompas.com
Direkomendasikan untuk anda baca 👇
