MEDAN – Penanews.co.id — Politis PDI Perjuangan (PDIP) Akhyar Nasution mengatakan selama empat tahun menjadi Walikota (Wako), pembangunan Kota Medan yang dilakukan Bobby Nasution lebih banyak mudaratnya (tidak berguna). Kritik Akhyar pembangunan Kota Medan di masa kepemimpinan mantu Jokowi itu.
Untuk menghindari meluasnya kemudaratan se Sumatera Utara (Sumut) Akhyar menilai Bobby tidak boleh menjadi Gubernur Sumut.
Akhyar yang sebelumnya merupakan kader partai Demokrasi, sengaja keluar dari partai berlambang Merci itudan bergabung dengan PDIP untuk mendukung Edy Rahmayadi.
“Mengapa saya mendukung Pak Edy untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan pengalaman 4 tahun di Kota Medan yang pembangunannya lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat,” mantan Wako medan ketika ditemui di kediamannya, lansir detiksumut, Selasa (13/8/2024).
Akhyar, sebagai warga negara merasa punya kewajiban untuk mencegah hal itu terjadi.
“Adalah hak saya warga negara untuk mencegah supaya kemudaratan itu tidak terdistribusi ke Sumatera Utara,” jelas dia.
Karena memilih mendukung Edy Rahmayadi, dia pun keluar dari Partai Demokrat. “Saya per 1 Juli 2024 sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai pengurus dan anggota Partai Demokrat,” katanya.
Sikap Partai Demokrat yang mendukung dan mengusung Bobby Nasution maju Pilgub Sumut tidak sejalan dengan sikap pribadinya. Karena Akhyar dengan tegas menolak politik dinasti.
“Sikap politik secara nasional, terjadinya perubahan sikap politik secara nasional itu lah menyebabkan saya tidak bisa lagi berada di barisan Demokrat, karena sikap Partai Demokrat yang masuk ke dalam dinasti Jokowi, sementara sikap politik saya adalah mencegah kerakusan dinasti Jokowi ini berkuasa di Indonesia, maka secara moral politik saya tidak pantas lagi berada di Demokrat,” jelas dia.
