JAKARTA – Hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan bahwa empat menteri dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki kinerja kurang memuaskan dalam 100 hari pertama pemerintahan.
Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo dan kabinetnya secara keseluruhan sebagai mana asil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 79,3%, tak jauh berbeda hasil survei Litbang Kompas yang mendapatkan angka sedikit lebih tinggi 80,9%. beberapa menteri justru mendapat sorotan negatif.
Meski empat menteri tersebut mendapat sorotan negatif, belum ada kepastian apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet. Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia 100 hari pada 28 Januari 2025, dengan tingkat kepuasan publik yang relatif tinggi secara keseluruhan.
Berikut empat menteri yang dinilai berkinerja buruk berdasarkan hasil survei:
1. Natalius Pigai (Menteri Hak Asasi Manusia)
Menteri HAM Natalius Pigai menempati posisi terburuk dalam survei Celios yang dirilis pada 21 Januari 2025, dengan skor -113 poin.
Pigai dikritik karena dinilai tidak menjalankan kinerja dan programnya sebagai Menteri HAM secara optimal. Prestasi yang ia banggakan selama 100 hari kerja adalah “belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat”.
Tidak hanya itu, dirinya juga sempat dikritik anggota Komisi XIII DPR karena tak kelihatan kinerjanya dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Siti Aisyah, menyoroti ketidakhadiran mantan stafsuf kementerian tenaga kerja itu dalam menangani dugaan kasus pelanggaran HAM, seperti konflik proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, dan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
Pigai diharapkan lebih aktif turun ke lapangan, sebagaimana saat masih bertugas di Komnas HAM.
2. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk nomor 2 berdasarkan survei Celios. Budie Aire mendapatkan -61 poin.
Budi Arie juga dinilai sebagai menteri yang tidak bekerja. Ia dinilai tidak memiliki terobosan baru dalam meningkatkan kinerja koperasi.
Selain itu, nama Budi Arie tercoreng karena kasus pencurian data yang melibatkan anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta kerja sama dengan pengelola judi online.
Hal tersebut membuat Budie Arie jadi sosok yang kurang kredibel dalam mengepalai sebuah kementerian lantaran kurangnya inovasi dan minimnya penanggulangan masalah
3 Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berada di posisi tiga terbawah dalam survei Celios. Ketua Umum Partai Golkar itu mendapat nilai -41 poin.
Satu hal yang membuat sosok Ketua Umum Partai Golkar itu mendapat sorotan tajam adalah ketika membuat kebijakan menghilangkan para pengecer LPG 3 kg. Meski tujuannya agar subsidi langsung menjangkau masyarakat kecil.
Dengan dihilangkannya para pengecer, kebijakan ini justru membuat para pedagang kecil kehilangan sumber penghasilan. Ditambah lagi, masyarakat jadi harus mengantre panjang untuk mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi.
Hal tersebut lantas membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah agar pengecer kembali diaktifkan. Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.
4. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)
Selain mereka bertiga, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro juga mendapat penilaian buruk dari hasil survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT). Penilaian negatif dari publik kepada Satryo mencapai 78,8 %. Hanya 6,0% yang menilai positif dan 15,2% netral.
Sebelumnya, sosok Soemantri Brodjonegoro sempat jadi sorotan setelah munculnya aksi demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan.
Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun.
————-
Sumber SINDOnews.com dengan judul “4 Menteri Prabowo Berkinerja Buruk di 100 Hari Pemerintahan, Layak Di-reshuffle
