BANDA ACEH – Penanews.co.id – Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DPC Aceh, Rifqi Maulana, S.H., kembali mendesak pemerintah pusat menetapkan status Bencana Nasional atas kerusakan luas akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh. Ia menilai situasi di lapangan sudah jauh melampaui kapasitas pemerintah daerah.
Rifqi menyebut ribuan rumah warga hancur, aktivitas ekonomi terhenti, jaringan komunikasi mati, dan pemadaman listrik berlangsung berhari-hari. Kondisi itu, katanya, tidak bisa lagi ditangani dengan mekanisme kebencanaan biasa.
“Ini bukan darurat daerah, ini sudah darurat nasional. Rumah-rumah hancur, ekonomi lumpuh, jaringan terputus, dan listrik padam. Pemerintah pusat harus turun tangan penuh,” kata Rifqi dalam pernyataan tertulis, Sabtu (13/12/2025).
Ia juga mendesak Presiden Prabowo untuk tidak menutup akses bantuan asing. Menurutnya, sejumlah lembaga internasional telah siap membantu, tetapi pemerintah pusat belum mengeluarkan izin.
“Kalau negara bergerak cepat, bantuan bisa sampai ke korban secepat mungkin. Negara punya kewajiban melindungi rakyatnya: pangan, sandang, kebutuhan pokok. Jangan biarkan rakyat menunggu,” ujarnya.
Rifqi menambahkan bahwa bencana yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang parah di Aceh. Ia menyebut maraknya pembalakan liar dan eksploitasi sumber daya alam sebagai salah satu akar persoalan.
“Jangan hanya bisa mengeruk hasil alam kami. Hasil hutan kami habis, kayu gelondongan keluar terus. Sangat sedih melihat keadaan ini. Kalian kejam, tamak, dan rakus mengambil hasil alam Aceh, tapi ketika rakyat membutuhkan, kalian lamban memberi bantuan,” tegasnya.
Menurutnya, penetapan status Bencana Nasional akan membuka ruang koordinasi cepat lintas lembaga, termasuk pengerahan alat berat, logistik darurat, hingga akses kemanusiaan dari luar negeri.
Hingga kini, beberapa kabupaten di Aceh masih terendam banjir, ribuan warga mengungsi, sementara prediksi cuaca ekstrem diperkirakan berlanjut dalam beberapa hari ke depan.
