JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR mengusulkan sejumlah objek baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk dimaksimalkan, termasuk jasa di sektor pariwisata dan sumber daya alam (SDA) nonminyak dan gas bumi (migas).
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita,mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) yang mengembangkan sektor non-SDA, termasuk kasino, untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, Indonesia perlu berpikir out of the box seperti UEA yang tidak hanya bergantung pada SDA.
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalainin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” kata Galih saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis (8/5/2025) lalu
Galih berpendapat, UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP. Namun, karena sudah menyadari bahwa SDA sangat berfluktuasi dan berisiko bagi fiskalnya, layanan di sektor non SDA menjadi digenjot untuk memperoleh PNBP.
“Karena saya ingin lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya baik dari pajaknya maupun nonpajaknya. Pasti dari situ dua hal itu,” ucap Galih.
Selain UEA, juga telah dilakukan oleh pemerintah Thailand.untuk pengenaan kasino sebagai objek baru PNBP
Negara tetangga RI tersebut sedang mempertimbangkan kebijakan untuk melegalkan perjudian di negara tersebut, dengan membuka resort kasino bergaya Singapura, termasuk mengizinkan situs taruhan online.
Dikutip dari Channel News Asia (CNA), selain UEA, sebuah komite ad-hoc beranggotakan 60 orang untuk mempelajari legalisasi perjudian dan kasino di tempat yang disebut sebagai kompleks hiburan didirikan oleh parlemen Thailand akhir tahun lalu.
Komite ini mendapat dukungan dari anggota parlemen baik di pemerintahan maupun oposisi. Ketuanya adalah Julapun Amornvivat, Wakil Menteri Keuangan Thailand.
Pemerintah Thailand akan mengadopsi aturan yang mirip dengan Singapura di mana pembatasan diberlakukan pada pemain lokal melalui langkah-langkah seperti retribusi masuk dan pengecualian untuk melarang kunjungan mereka ke kasino tersebut.
Legalisasi industri ini dapat menempatkan Thailand dalam persaingan langsung dengan beberapa negara tetangganya untuk mendapatkan pendapatan pariwisata terkait perjudian. Di Asia Tenggara, selain Thailand, negara yang melarang perjudian hanyalah Indonesia dan Brunei.[]
Sumber CNBC
