JAKARTA — Penanews.co.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah dalam sebuah upacara pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari perubahan struktur organisasi pemerintah, di mana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) kini telah ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Perubahan ini dilakukan berdasarkan pembahasan bersama DPR dan telah disahkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 86P Tahun 2025 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara untuk periode 2024-2029.
Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, membacakan Keppres tersebut dalam prosesi pelantikan.
Dalam sumpah jabatan yang diucapkan di hadapan Presiden dan para pejabat negara, Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar berjanji akan menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Mereka menyatakan kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan siap mengabdi sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Irfan dan Dahnil, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh dia.
Keduanya kemudian melakukan penandatanganan berita acara.
Gus Irfan sapaan akrab KH. Mochamad Irfan Yusuf serta Dahnil Anzar Simanjuntak merupakan orang pertama menjabat pada Jabatan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh RI.
Gus Irfan lahir 24 Juni 1962 adalah seorang politikus Indonesia dan juga cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy’ari.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. telah mengumumkan bahwa perubahan dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah sudah sesuai dengan hasil pembahasan RUU Haji bersama DPR. Presiden pun telah menetapkan formasi menteri dan wakil menteri untuk kementerian baru tersebut.
“Sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umrah,” kata Prasetyo, di Istana Negara Senin. (08/092025)
“Sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umrah,” tambah dia.
Selain pelantikan dua pejabat tersebut, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet di lima kementerian lainnya pada sore hari. Beberapa posisi strategis yang akan mengalami perubahan antara lain:
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Budi Gunawan)
Kementerian Keuangan (Sri Mulyani)
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Koperasi (Budi Arie Setiadi)
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Dito Ariotedjo)
Pelantikan para pejabat di kementerian tersebut juga direncanakan berlangsung di Istana Negara pada hari yang sama.
