GAZA – Hamas menentang keras rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berencana mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan warga Palestina ke negara lain. DR Basem Naim, anggota biro politik Hamas dan mantan Menteri Kesehatan Gaza, menilai rencana tersebut sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan.
“Memaksa dua juta penduduk untuk meninggalkan tanah air mereka dengan alasan apa pun adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis,” tegas Naim dalam wawancara dengan AFP pada Sabtu (8/2).
Naim menegaskan bahwa penolakan terhadap rencana Trump tidak hanya datang dari Palestina, tetapi juga dari banyak negara di dunia.
“Semua negara Arab, negara-negara Islam, dan banyak negara lain telah menyatakan penolakan tegas terhadap proposal ini. Rakyat Palestina tidak akan pergi, dan tidak ada negara yang bersedia menerima mereka,” tambahnya.
Rencana Trump tersebut diungkapkan setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (4/2). Dalam konferensi pers, Trump menyatakan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan bertanggung jawab atas pembongkaran bom yang belum meledak serta pemusnahan senjata di wilayah tersebut.
“AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami akan melakukan pekerjaan di sana,” ujar Trump.
Sambil berdiri di samping Netanyahu, Trump mengatakan Washington akan menguasai Jalur Gaza dan bertanggung jawab untuk membongkar seluruh bom berbahaya yang belum meledak serta memusnahkan seluruh senjata di area itu.
Ia juga berjanji untuk “menyingkirkan bangunan yang hancur, meratakannya.”
Trump mengatakan AS akan membangun perekonomian yang akan menyediakan lapangan kerja dan perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi penduduk di Gaza
Namun, rencana ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Hamas, yang menilai langkah tersebut sebagai upaya pemindahan paksa yang melanggar hak asasi manusia.[]
Sumber AFP
