JAKARTA — Imbas dari efesiensi Anggaran mencapai Rp306 triliun oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto telah menimbulkan ancaman akan adanya mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Terkait ancaman ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, pun memaksa buka suara.
Rini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut merupakan wewenang masing-masing instansi pemerintah, sehingga KemenPANRB tidak dapat melakukan intervensi langsung.
“Itu tergantung instansinya, saya tidak dapat intervensi. Karena KemenPANRB kan yang dikeluarkan kebijakan nasionalnya,” ujar Rini usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (12/2).
Rini menjelaskan bahwa KemenPANRB telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memastikan setiap instansi dapat memfinalisasi data pegawai honorer yang tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pasalnya pegawai honorer yang terdata di BKN telah difasilitasi untuk mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) guna diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita sudah banyak mengeluarkan kebijakan untuk setiap instansi pemerintah, memfinalisasikan data yang di pangkalan data BKN, kebijakannya tentunya akan terkait dengan instansinya masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rini memastikan bahwa semua pegawai honorer yang mendaftar melalui seleksi CASN akan diangkat sebagai PPPK, baik secara penuh waktu maupun paruh waktu.
Kendati, ia menekankan, honorer yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu adalah mereka yang masuk ke dalam data BKN.
“Masalahnya itu PPPK sebetulnya data yang diusulkan instansi, kalau sudah diusulkan, mereka masuk,” ujarnya.
Ancaman badai PHK tenaga honorer yang tidak terdata di BKN juga mendapat sorotan dari DPR.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya sudah mendengar banyak keluhan dari para kementerian/lembaga (KL) terkait dampak pemangkasan anggaran.
“Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga, ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi sekian, kita hanya bisa bayar gaji driver, OB, ini itu sisa 4 bulan,” ujar Rifqi dalam Raker bersama mitra kerjanya.
Salah satu kementerian yang menghadapi isu perumahan karyawan honorer dan kontrak dan adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Di media sosial, viral 18 ribu orang pegawai rumahkan usai anggaran Kementerian PU dipotong 80 persen atau setara Rp81,38 triliun.
Dody mengatakan pegawai yang dirumahkan itu adalah pegawai kontrak. Sejauh ini belum bisa dilakukan perpanjangan kontrak lantaran anggaran.
“Habis kontrak. Next kontraknya belum. Kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang,” ujar Dody saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Menurutnya, Kementerian PU belum bisa memperbarui kontrak karena sebagian anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu dilakukan karena penyesuaian anggaran.[]
Sumber CNN Indonesia
