JAKARTA — Penanews.co.id – Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menilai bahwa tawaran kerja sama teknologi drone dari Iran kepada Indonesia tidak terlepas dari sejumlah kepentingan strategis. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya menempatkan kolaborasi tersebut dalam konteks penggunaan yang bersifat damai.
Menurut Agung, pengembangan teknologi drone melalui kerja sama itu sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor produktif, terutama pertanian dan ekonomi.
“Menurut saya, penawaran kerja sama teknologi drone Iran ke Indonesia pada saat ini ada beberapa motivasi strategis dan perlu digarisbawahi bahwa kerja sama pengembangan drone ini adalah dalam pemanfaatan damai khususnya di bidang pertanian dan ekonomi,” kata Agung dikutip Penanews.co.id dari Republika, Selasa (17/2/2026).
Agung menyebut setidaknya ada tiga motivasi Iran menawarkan teknologi drone. Pertama, adanya intensi kuat Iran untuk memperluas jejaring kerja sama, khususnya untuk kepentingan ekonomi dan pertanian. Kedua, perluasan kerja sama itu dilakukan untuk memperkuat legitimasi teknologi strategis Iran.
“Fokus tawaran pada pengembangan industri drone menunjukkan Iran percaya diri dalam menawarkan kerjasama ke pasar internasional,” ujarnya.
Ketiga, Agung menilai tawaran joint production dan transfer teknologi juga menjadi ikhtiar Iran untuk mengurangi dampak isolasi ekonomi yang selama ini diterima Teheran.
Agung menyebut tawaran pembangunan pabrik drone di Indonesia dinilai realistis karena ada titik temu antara kesiapan Iran dan perhatian Indonesia dalam kerja sama industri drone dengan beberapa negara.
“Jika ditanya, apakah cukup realistis tawaran ini maka menurut saya dengan kesiapan Iran spesifik siap lakukan transfer teknologi dan membuka pabrik dan di sisi Indonesia yang dalam beberapa waktu memiliki perhatian dalam kerjasama industri drone dengan beberapa negara dengan menunjukkan ada titik temu tersebut,” katanya.
Namun, Agung menekankan kerja sama ini tidak berjalan dalam ruang vakum. Ia mengingatkan adanya risiko dan tantangan, terutama terkait regulasi dan kepatuhan terhadap sanksi internasional.
“Namun, tentu ruang kerja sama ini tidak berada dalam ruang vakum. Ada beberapa risiko/tantangan yang ada,” katanya.
Pihaknya menyebut ada dua poin yang perlu dipertimbangkan. Pertama,perihal regulasi dan kepatuhan terhadap sanksi internasional. Ini jadi poin perhatian tentunya. Kerja sama produksi ini bisa memicu tekanan kebijakan dari negara lain.
“Komitmen pada teknologi Iran meskipun jelas untuk perdamaian bisa berdampak pada pandangan berbeda pihak lain sehingga harus jelas posisi Indonesia jika menerima khususnya dalam MoU yang kelak disepakati,” katanya.
Kedua, menurutnya, tawaran ini tidak tunggal melainkan ada kompetisi dengan negara lain seperti Turki dan Pakistan sehingga faktor pengembangan teknologi, standar, kebutuhan tentu sangat menentukan.
Terkait arah kerja sama, Agung menilai industri drone memiliki karakteristik dual-use. Pesawat tanpa awak ini dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun dikembangkan untuk aspek pertahanan.
“Di satu sisi dapat digunakan untuk intensi damai khususnya ekonomi dan pertanian. Di sisi lain, dapat dikembangkan dalam aspek pertahanan. Namun, melihat adanya potensi tekanan kebijakan dari negara lain tentu penting untuk membingkai dalam kerangka yang jelas dan prioritas dalam aspek damai,” ujarnya.
Menurut Agung, jika Indonesia menerima tawaran tersebut, terdapat keuntungan strategis yang bisa diperoleh, termasuk penguatan industri teknologi dalam negeri melalui transfer teknologi, pengembangan SDM, hingga potensi lapangan kerja. Selain itu, ia menilai kerja sama tersebut juga bisa menjadi bentuk diversifikasi mitra strategis.
“Jika menerima tawaran ini, beberapa keuntungan strategis yang didapat Indonesia menurut saya adalah: Satu, tentu ada aspek penguatan industri dan teknologi dalam negeri khususnya dengan adanya transfer teknologi sehingga bisa percepat kapasitas domestik baik dalam produksi, litbang dan pengembangan SDM hingga lapangan kerja,” katanya.
Kedua, kerja sama ini merupakan bentuk diversifikasi kerjasama strategis Indonesia. “Pilihan alternatif dengan Iran ini penting dengan melihat kesamaan nilai dan identitas sehingga potensi penguatan jalinan negeri Muslim dan Global South Solidarity,” katanya menambahkan.
Agung menilai transfer teknologi yang mungkin terjadi dalam kerja sama tersebut dapat mencakup manufaktur, pemeliharaan, serta perangkat lunak operasi dasar. Ia menilai proses transfer teknologi akan berjalan bertahap.
“Menurut saya, tentu transfer teknologi yang bisa ada dalam proses manufaktur, maintenance, dan software operasi dasar dari pengembangan teknologi drone tersebut. Mungkin dalam transfer teknologi pun akan berjalan secara bertahap, tidak serta merta kita akan mendapatkan kemampuan designer-level melainkan tahap awal adalah assembler-level,” katanya.
Ia menekankan, pemerintah perlu memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Menurut dia, klausul detail harus dipastikan, termasuk keterlibatan Indonesia dalam desain dan modifikasi, hingga pengembangan bersama.
“Tentu jika kita tidak hanya jadi pasar jelas klausul detail ditawarkan Indonesia. Kita tidak hanya boleh memproduksi dan menjual (dalam konteks joint-production) tapi juga bisa terlibat dalam desain dan modifikasi drone. Kita pun tidak hanya co-production tapi co-development dalam pengembangan drone. Juga jika serius makan harus ada human capital transfer secara terukur termasuk pengiriman ahli Indonesia ke Iran atau adanya joint-lab di Indonesia,” katanya.
Agung menilai kerja sama tersebut harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem industri nasional, sehingga membangun kolaborasi dan sinergi nyata.
“Kerjasama ini harus dilihat sebagai sebuah bagian ekosistem industri nasional. Artinya, membangun kolaborasi dan sinergi nyata. Kerja sama ini bisa jadi batu loncatan teknologi dan mengurangi ketergantungan dari mitra tradisional Indonesia sebenarnya,” katanya.
Risiko Tekanan Geopolitik
Agung menilai potensi tekanan dari negara lain sangat mungkin terjadi, meski tidak selalu terbuka.
“Potensi adanya tekanan tentu ada dan sangat mungkin meski tidak selalu secara terbuka dan frontal. Pressure by layers. Kita mungkin tidak akan dimusuhi tapi ada ukuran ulang dari tingkat kepercayaan strategis,” katanya.
Ia menyebut tekanan dapat meningkat drastis apabila kerja sama drone itu berkaitan langsung dengan pertahanan dan konflik Timur Tengah. Karena itu, ia menilai penting bagi Indonesia untuk menegaskan kerangka kerja sama.
“Pandangan saya, tekanan akan meningkat drastis jika drone terkait langsung dengan pertahanan/militer dan konflik di Timur Tengah. Tentu poin terakhir ini bukan dalam konteks terseret secara militer tapi narasi dan persepsi memfasilitasi normalisasi teknologi konflik. Untuk itu, karenanya penting membentuk desain kebijakan yang menegaskan dan fokus pada ekonomi,” ujarnya.
Agung menilai pemerintah Indonesia pasti akan memperhitungkan dampak diplomatiknya. “Bagi saya, dampak diplomatiknya pasti akan dihitung pemerintah Indonesia dengan realitas bahwa Presiden sadar akan kondisi geopolitik, kita yang tidak ingin kehilangan Barat sebagai mitra, dan kedekatan strategis kita dengan negara Global South. Jadi, ini sebenarnya tidak sekedar bicara bisa atau tidaknya tapi seberapa rapi desain politik dan kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.
Agung menyebut kerjasama ini memerlukan perhatian khusus dalam aspek regulasi, termasuk agar investasi tidak hanya menjadi zona produksi, melainkan ruang transfer teknologi.
“Menurut saya, beberapa hal penting yang diperhatikan perihal regulasi adalah bahwa investasi ini tidak sekedar zona produksi tapi sebagai ruang transfer teknologi sehingga semangat co-development, joint-lab menjadi hal penting,” katanya.
Regulasi dalam siapa yang membeli, mengoperasikan dan mengekspor, menurutnya, juga penting diperhatikan. Penting juga melihat dalam konteks keamanan siber dan data. “Konsep joint-production dan joint-development ini bukan pertama dilakukan Indonesia sehingga harusnya sudah ada catatan penting terkait hal ini,” lanjutnya.
Ia menilai struktur pengawasan kerja sama harus dilakukan secara multi-lapis dan melibatkan lintas kementerian/lembaga, termasuk DPR.
“Struktur pengawasan kerjasama ini haris multi-layer governance dengan melibatkan lintas K/L termasuk legislatif (DPR). Catatan terpentingnya adalah ini kita tidak sekedar bicara industri melainkan kesadaran geopolitik,” katanya.
Di sisi lain, Agung merekomendasikan pemerintah bersikap selektif dan bersyarat dalam menyikapi tawaran kerja sama tersebut. Menurutnya, manfaat kerja sama ada, tetapi risiko geopolitik juga harus menjadi perhatian.
“Dalam menyikapi kerjasama ini, penting sekali untuk tetap selektif dan bersyarat. Manfaat dari kerjasama industri drone tentu ada tapi risiko geopolitik juga ada. Kerjasama ini jika berlanjut maka sangat perlu transparansi sehingga bisa melihat orientasi yang ada yang murni pengembangan teknologi dan ekonomi,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya garis merah dalam kerja sama, terutama terkait transfer teknologi, orientasi ekspor, penggunaan, serta kontrol data.
“Wajib adanya redline dalam kerjasama terutama jika tidak ada transfer teknologi, adanya intensi ekspor dan penggunaan untuk tujuan non ekonomi/pertanian atau tujuan damai dan data tidak sepenuhnya dikontrol Indonesia,” ungkapnya.
Langkah antisipasi yang penting dilakukan Indonesia, kata ia, adalah mitigasi politik luar negeri dengan melibatkan lintas kementerian/lembaga dan DPR, serta briefing dini kepada mitra terkait.
“Langkah antisipasi yang penting diperhatikan Indonesia menurut saya di antaranya perlu untuk antisipasi politik luar negeri dengan libatkan lintas K/L dan DPR serta briefing dini ke mitra terkait. Disamping itu, regulasi tetap harus jelas dan berikan keuntungan strategis Indonesia. Jadi, kerja sama ini harus memiliki orientasi, regulasi dan narasi yang jelas dengan garis merah yang jelas. Potensi ini harus tetap dilihat dengan kacamata posisi diplomatik dan reputasi Indonesia,” katanya mengakhiri.
Sebelumnya Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan Teheran tengah mengupayakan kerja sama dengan Indonesia di bidang teknologi baru. “Saat ini kami sedang mengupayakan kerja sama antara kedua pihak, perusahaan Iran dan Indonesia,” kata Dubes Boroujerdi dalam wawancara khusus d, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
Boroujerdi menyatakan, Iran merupakan salah satu negara yang sangat maju di dunia dalam bidang teknologi baru. Iran pun dinilai sangat unggul di bidang nanoteknologi, bioteknologi, nuklir, teknologi damai, teknologi kesehatan, produksi peralatan kesehatan, teknologi pertanian, dan teknologi baru lainnya di bidang tersebut.
ndonesia dinilai tertarik untuk melakukan kerja sama di bidang tersebut. Boroujerdi menyatakan, saat ini Iran telah memiliki hubungan yang erat dengan beberapa lembaga dan badan pemerintah RI di bidang transfer teknologi, dan di bidang lain seperti drone.
“Ketika kita berbicara tentang drone, biasanya kita berpikir bahwa penggunaannya hanya untuk satu hal, tetapi sebenarnya tidak. Anda tahu bahwa ada banyak sekali cara damai untuk menggunakan drone di bidang pertanian dan sektor ekonomi lainnya,” kata dia.[]
Baca juga👇
